DEMOCRAZY.ID - Sejumlah elite parpol di DPR RI melakukan 'serangan balik' ke PDIP setelah partai itu kencang menolak kenaikan PPN 12 persen. Sikap PDIP dinilai tidak konsisten alias mencla-mencle karena mereka juga turut menyepakati keputusan itu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro mengatakan, kebijakan soal kenaikan PPN merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, termasuk oleh Fraksi PDIP. "Penolakan PDIP terhadap kebijakan ini bertentangan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Fauzi dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir Antara, Senin (23/12/2024). Dia menjelaskan, UU HPP merupakan hasil kesepakatan bersama yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit. Untuk itu, F...
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah elite parpol di DPR RI melakukan 'serangan balik' ke PDIP setelah partai itu kencang menolak kenaikan PPN 12 persen. Sikap PDIP dinilai tidak konsisten alias mencla-mencle karena mereka juga turut menyepakati keputusan itu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Fauzi Amro mengatakan, kebijakan soal kenaikan PPN merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, termasuk oleh Fraksi PDIP. "Penolakan PDIP terhadap kebijakan ini bertentangan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Fauzi dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir Antara, Senin (23/12/2024). Dia menjelaskan, UU HPP merupakan hasil kesepakatan bersama yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit. Untuk itu, F...