DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia politik Indonesia.
Dalam jumpa pers Natal, beliau menyinggung tentang praktik korupsi yang dibiarkan berkembang dengan tujuan jangka panjang untuk dijadikan alat politik, bahkan untuk menghancurkan lawan politik.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena disampaikan secara halus, namun substansinya sangat menohok.
"Belakangan ini banyak kasus korupsi yang dibiarkan, dan nanti akan digunakan untuk membunuh lawan politik demi kepentingan tertentu," kata Kardinal Suharyo.
Perkataan ini menarik perhatian karena disambungkan dengan kasus yang sedang hangat, yaitu kasus Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan komentarnya terkait pernyataan Kardinal Suharo.
Gerung berpendapat bahwa kasus Hasto Kristiyanto bukan hanya masalah hukum, melainkan juga sangat kental dengan nuansa politik.
"Kita melihat bagaimana seluruh pembicaraan tentang kasus Hasto ini melibatkan elemen-elemen di luar soal hukum. Kasus ini sudah melampaui positivisme hukum," ujar Gerung.
Menurut Gerung, kasus ini tampaknya lebih mencerminkan konflik politik daripada sekadar masalah hukum murni.
Ia mengungkapkan bahwa publik melihat ini sebagai bagian dari orkestrasi politik yang lebih besar, yang berupaya melemahkan PDIP dan keiniginan menggantikan Hasto, yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah, khususnya terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Gerung juga mengungkapkan bahwa di balik kasus ini ada dimensi personal, terutama terkait hubungan antara Hasto dan Jokowi.
Dikatakan bahwa Hasto, yang selama ini menjadi oposisi keras terhadap Jokowi, dapat dianggap sebagai sasaran untuk "dihancurkan" secara politik.
Hal ini juga terkait dengan isu keluarga Jokowi, termasuk hubungan Kaesang (anak Jokowi) dengan mantan kekasihnya, Felicia Tissue, yang memunculkan spekulasi lebih jauh tentang motif politik di balik langkah-langkah yang diambil dalam kasus Hasto.
"Bisa jadi ini adalah langkah untuk menghancurkan Hasto karena kritik-kritik kerasnya terhadap Jokowi dan keluarganya. Kasus ini tidak hanya tentang hukum, tetapi ada pesan politik yang sangat kuat di baliknya," tutur Gerung.
KPK, yang sebelumnya berupaya menangkap Harun Masiku namun gagal, akhirnya menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Namun, banyak yang meragukan motivasi di balik keputusan ini, mengingat kasus ini sudah berlangsung lebih dari lima tahun.
“Proses kriminalisasi ini sudah menjadi bagian dari orkestrasi yang dipaksakan, bukan sebuah peristiwa hukum yang berjalan alami," ungkap Gerung.
Kasus Hasto, yang melibatkan uang dan dugaan suap, kini semakin dikaitkan dengan upaya untuk mengubah dinamika politik Indonesia, dengan PDIP dan Jokowi menjadi pusat perhatian.
Publik mulai merasakan adanya "pesanan politik" yang melibatkan banyak pihak, termasuk aparat yang digunakan untuk memperkuat narasi yang sudah disiapkan jauh sebelumnya.
Menghadapi peristiwa ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto berada di persimpangan jalan.
Gerung menilai bahwa Prabowo harus hati-hati dalam merespons kasus ini karena ini dapat menjadi ujian pertama bagi legitimasi pemerintahannya.
Dengan isu korupsi dan manipulasi politik yang membayangi pemerintahan Jokowi, Prabowo harus menunjukkan ketegasan dalam menuntaskan masalah-masalah ini.
"Ini adalah turning point bagi Prabowo untuk menentukan arah kebijakan politiknya. Apakah ia akan berani mengungkapkan kebenaran tentang praktik-praktik buruk yang terjadi selama era Jokowi?" kata Gerung.
Akhirnya, semua pihak harus memperhatikan lebih dalam skema besar di balik kasus Hasto Kristiyanto.
Ignatius Kardinal Suharyo, yang menyuarakan kekhawatirannya tentang skenario politik ini, memberikan peringatan bahwa di balik peristiwa hukum ada lapisan politik yang lebih besar.
Ini bukan hanya soal hukum, melainkan soal kepentingan politik yang lebih luas, yang berpotensi mengguncang politik Indonesia di awal tahun 2025.
Prabowo harus menghadapi beban besar untuk merespons apa yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Apakah ia akan mampu menjaga integritas pemerintahannya dan menyelesaikan persoalan yang terus menggantung, termasuk dinamika politik yang terungkap dari kasus Hasto.
Sumber: PorosJakarta
