DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Genap dua bulan menjabat sebagai kepala negara per 20 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian dengan sederet pernyataan kontroversial.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuai kontra lantaran pernyataannya dinilai tidak propopulis atau tak berpihak pada rakyat.
Mulai dari memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen per Januari 2025, usul agar kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lagi seperti era sebelum Reformasi, hingga akan memaafkan koruptor yang bertobat atau mengembalikan uang hasil korupsi.
Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan
1. Pastikan kenaikan PPN per Januari 2025
Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan PPN akan dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu mulai Januari 2025.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 6 Desember 2024. Namun, ia menegaskan PPN 12 persen akan berlaku dengan pengecualian.
“Selektif hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. Untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.
“Jadi kalau pun naik itu hanya untuk barang mewah.”
2. Usul kepala daerah dipilih lewat DPRD lagi
Presiden Prabowo juga menyinggung peluang perubahan sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Hal itu diutarakannya dalam pidato saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo
Prabowo mengatakan jika pilkada dipilih DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
Ia juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, wali kota,” kata Prabowo.
3. Akan maafkan koruptor yang bertobat
Teranyar, Prabowo mengatakan akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk tobat mengembalikan hasil curiannya.
Hal ini dikatakannya saat menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
“Saya Minggu ini dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hey para koruptor atau yang pernah mencuri, kalau kembalikan yang kau curi akan saya maafkan,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 Desember 2024.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan bakal memaafkan para koruptor bila mengembalikan hasil curian uang rakyat.
Prabowo akan membuka ruang supaya para koruptor mengembalikan hasil curian tanpa diketahui masyarakat.
“Nanti kami beri kesempatan dikembalian korupsinya supaya enggak ketahuan,” kata Prabowo.
Sumber: Tempo
