DEMOCRAZY.ID - Polri bersikeras untuk menutup informasi perihal dokumen pengadaan gas air mata dengan nilai kontrak lebih dari Rp700 miliar yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), ICW meminta 25 jenis dokumen pada 10 kontrak pengadaan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun, berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Polri tertanggal 24 November 2024, diketahui bahwa seluruh informasi yang diminta oleh ICW dinyatakan tertutup. Sebab, pihak Polri mendalilkan Pasal 17 ayat c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan informasi dikecualikan jika berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara, seperti strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik. ICW menilai hal tersebut keliru lantaran menilai informasi yang diminta dianggap tidak meminta informasi mengenai pertahanan dan...
ICW Curigai Polri Ogah Umbar Anggaran Gas Air Mata Rp700 M ke Publik, Ada Apa?
Desember 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Polri bersikeras untuk menutup informasi perihal dokumen pengadaan gas air mata dengan nilai kontrak lebih dari Rp700 miliar yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), ICW meminta 25 jenis dokumen pada 10 kontrak pengadaan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun, berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Polri tertanggal 24 November 2024, diketahui bahwa seluruh informasi yang diminta oleh ICW dinyatakan tertutup. Sebab, pihak Polri mendalilkan Pasal 17 ayat c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan informasi dikecualikan jika berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara, seperti strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik. ICW menilai hal tersebut keliru lantaran menilai informasi yang diminta dianggap tidak meminta informasi mengenai pertahanan dan...