DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
Habis Pilkada Jakarta, Terbitlah Sinyal 'Rekonsiliasi' Prabowo-Mega
Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ajang politik lokal yang sarat makna strategis. Keputusan pasangan RIDO membatalkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke MK usai keok dari pasangan usungan PDIP Pramono -Rano Karno menimbulkan spekulasi politik menarik. Salah satunya adalah potensi rekonsiliasi Prabowo dan Megawati.
Pilkada DKI Jakarta usai dengan kemenangan Pramono-Rano Karno dalam satu putaran. Gembar-gembor bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan mengajukan gugatan ternyata tak terbukti. Pilkada di ibu kota ini menjadi momen penting, ketika PDI Perjuangan, pengusung pasangan pemenang, mulai memberikan sinyal dukungan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto.
Tak lama setelah meraih kemenangan, pasangan Pramono-Rano mengeluarkan statemen bahwa DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan seirama dengan langkah-langkah pemerintahan pusat dipimpin Prabowo Sugianto, yang sebelumnya mendukung RIDO. Seperti dikomando, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyiratkan dukungan kepada pemerintahan Prabowo terkait kebijakan makan bergizi gratis (MBG).
Tak heran muncul pernyataan di benak pengamat dan publik bahwa apakah ini ada kaitannya dengan urungnya gugatan RIDO atas hasil pemungutan suara di Pilkada DKI. Ataukah ini pertanda sinyal-sinyal rekonsiliasi antara Prabowo dengan Megawati lewat kemenangan Pramono-Rano di Jakarta?
Sejarah Rivalitas dan Kolaborasi
Relasi Prabowo dan Megawati memiliki sejarah panjang yang diwarnai dengan rivalitas dan kolaborasi. Pada Pemilu 2009, mereka sempat bekerja sama sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Prabowo menjadi cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri. Tetapi kekalahan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono meninggalkan jarak di antara keduanya.
Prabowo dan Megawati juga pernah berkoalisi ketika menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sosok Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok muncul dari pergulatan koalisi dua tokoh tersebut. Namun demikian, hubungan Prabowo-Megawati, PDIP dan Gerindra, mulai merenggang ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Ketika itu, PDIP dan Megawati menjadi pengusung utama Jokowi. Sedangkan Gerindra mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto. Prabowo kalah pada Pilpres 2014 namun ia mencoba peruntungan lagi pada 2019. Lawannya masih sama PDIP yang mendukung Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Hasilnya, Prabowo kalah lagi.
Namun, politik di Indonesia kerap menghadirkan kejutan. Setelah kekalahan dalam Pemilu 2019, Prabowo menerima tawaran Jokowi untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini dipandang sebagai awal dari mencairnya hubungan antara Prabowo dan Megawati.
Pada 2024, situasi politik sepenuhnya berubah. Megawati dan Jokowi pecah kongsi. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju penuh dengan kontroversi mendampingi Prabowo. Prabowo menang di Pilpres dan mampu memperoleh suara cukup siginifikan. Namun Megawati berhasil membawa partainya menjadi pemenang Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024.
Melihat kenyataan hasil pemilu ini, sejumlah elite Gerindra dan PDIP mulai berupaya menjembatani jurang komunikasi yang terjadi pasca-Pilpres. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sering dilontarkan untuk meredam ketegangan sekaligus menarik PDIP masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo. Namun demikian, pertemuan itu tidak kunjung terlaksana. Isu PDIP bergabung dengan pemerintahan juga tak terbukti, setidaknya hingga saat ini.
Megawati dalam pernyataannya pekan ini juga mengungkapkan pengakuan sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertimbangan ini dilakukan karena banyak pihak yang mendorong agar PDIP berkoalisi dengan Prabowo-Gibran.
Hanya saja, ia menilai banyak pihak yang tidak suka jika PDIP bergabung dengan pemerintahan apalagi masuk ke kabinet Prabowo-Gibran. “Sejumlah pihak tidak akan rela jika PDIP mendapatkan jatah kursi menteri karena tidak banyak berkontribusi pada kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024,” katanya.
Selain itu, ia menduga jika PDIP masuk dan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mendapatkan posisi strategis. Bahkan Megawati menduga PDIP hanya akan mendapatkan satu kursi menteri saja. "Halah nanti pasti yang lain bilang, 'dia dateng belakangan jadi enggak bisa dapat dua tiga, satu aja deh'. Udah gitu dicariin yang paling jelek. Ini buka rahasia. Sedikit," katanya.
Pilkada Lanjutkan Persaingan Sekaligus Kolaborasi?
Pilkada serentak yang dilakukan pada 27 November lalu menjadi kelanjutan dari persaingan kedua tokoh ini. Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersaing dengan pasangan yang diajukan PDIP terutama di beberapa daerah. Hasilnya, KIM dengan dukungan banyak partai, menguasai lumbung-lumbung suara partai banteng seperti di Jawa Tengah.
Namun di DKI Jakarta, hasil Pilkada berbeda. PDIP yang mengusung Pramono-Rano menang satu putaran mengalahkan pasangan RIDO yang diusung KIM atau koalisinya Prabowo Subianto.
Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi ajang politik lokal yang sarat makna strategis. Keputusan pasangan RIDO membatalkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai keok dari pasangan usungan PDIP Pramono Anung-Rano Karno menimbulkan spekulasi politik menarik. Salah satunya adalah potensi rekonsiliasi Prabowo dan Megawati.
Setidaknya ada dua dugaan yang berkembang di publik. Pertama, langkah ini bisa menjadi pintu rekonsiliasi pemerintah Prabowo-Gibran dengan PDIP. Kedua, bisa jadi KIM Plus yang dikomandoi Partai Gerindra sengaja membiarkan Jakarta jadi 'kandang banteng' yang baru agar pergerakannya lebih mudah dipantau.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai opsi pertama lebih masuk akal jika dikaitkan dengan sikap legawa RIDO terhadap hasil suara Pilgub Jakarta 2024. Keikhlasan ini dia anggap bisa membuka peluang bersatunya kubu Presiden Prabowo dengan PDIP. “Bisa jadi dengan tidak menggugat ke MK, menjadi jalan pembuka untuk rekonsiliasi (Prabowo dengan PDIP),” kata Lili kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (13/12/2024)
Sedangkan dugaan KIM Plus berupaya menyucuk hidung banteng di Jakarta, ia rasa mustahil. Alasannya, Prabowo memiliki kedekatan personal yang baik dengan Ketum PDIP Megawati. Ditambah hubungan Prabowo dengan Pramono juga baik-baik saja. “Saya kira kalau konteks hubungan gubernur dengan pemerintah akan tetap harmonis, mengingat secara personal keduanya kenal dengan baik,” tambahnya.
Mungkinkah rekonsiliasi terjadi? Mungkin publik masih ingat peristiwa pada pemilu 2019 lalu. Ketika itu Prabowo sebagai capres mendatangi Megawati. Peristiwa ini menghebohkan jagat perpolitikan nasional mengingat PDIP saat itu mengusung Joko Widodo (Jokowi) berhadapan dengan Prabowo dari Gerindra dan koalisinya.
Peristiwa itu dikenal dengan ‘politik nasi goreng’ mengingat Prabowo disuguhi nasi goreng buatan Megawati. Prabowo memuji nasi goreng yang dihidangkan sementara Megawati mengungkapkan nasi goreng sangat ampuh menyatukan perbedaan prinsip dan sikap politik.
Kabar tentang ‘politik nasi goreng’ sempat muncul sebelum pelantikan Prabowo-Gibran. “(Menu makanan) masih dipikirkan, tapi waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal Oktober.
Artinya ‘politik nasi goreng’ kemungkinan bisa terjadi lagi diawali dari Pilkada DKI kali ini. Ingat, dalam politik apapun bisa terjadi. 'Tak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik yang ada adalah kepentingan', menjadi dogma yang tak terbantahkan hingga kini.
Apapun hasilnya, terjadi rekonsiliasi atau tidak antara kedua tokoh ini sejatinya bisa memiliki sisi positif. Rekonsiliasi dapat menciptakan stabilitas dan harmoni yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Namun jika tidak, artinya kedua tokoh ini memilih tetap berseberangan, tentu juga akan baik dan sehat bagi iklim demokrasi karena pemerintah mendapat ‘partner’ oposisi yang kuat.
Sumber: INILAH
