DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa menutupi jika keuangan negara sedang seret. Bisa dipastikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pusing tujuh keliling. Seperti analisa eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago serta Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Andrinof menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkesan ngotot untuk mengerek naik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, pertanda negara kurang uang untuk membiayai program pemerintah. "Itu tanda-tanda negara kurang uang. Kalau lagi bicara sumber uang, berarti negara, pemerintah kurang uang, berarti. Ya pajak (digenjot), cari sumber-sumber pajak," kata Adrinof, Jakarta, dikutip Kamis (5/12/2024). Menurut Andrinof, langkah mengerek pajak atau menambah utang dengan jor-joran menerbitkan SUN (Surat Utang Negara), terpaksa dilakukan lantaran penerimaan negara tidak mak...
DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa menutupi jika keuangan negara sedang seret. Bisa dipastikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pusing tujuh keliling. Seperti analisa eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago serta Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Andrinof menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkesan ngotot untuk mengerek naik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, pertanda negara kurang uang untuk membiayai program pemerintah. "Itu tanda-tanda negara kurang uang. Kalau lagi bicara sumber uang, berarti negara, pemerintah kurang uang, berarti. Ya pajak (digenjot), cari sumber-sumber pajak," kata Adrinof, Jakarta, dikutip Kamis (5/12/2024). Menurut Andrinof, langkah mengerek pajak atau menambah utang dengan jor-joran menerbitkan SUN (Surat Utang Negara), terpaksa dilakukan lantaran penerimaan negara tidak mak...