Cara Meningkatkan Penerimaan Negara, Vietnam Menurunkan PPN - Indonesia Menaikkannya: Mana Lebih Cerdas?

Cara Meningkatkan Penerimaan Negara, Vietnam Menurunkan PPN - Indonesia Menaikkannya: Mana Lebih Cerdas?

Di tengah dinamika perekonomian global, strategi pengelolaan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kebijakan ekonomi sebuah negara. 

Indonesia, dengan langkah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun 2025, berupaya memperkuat pendapatan negara. 

Namun, langkah ini berbanding terbalik dengan strategi Vietnam, yang memilih menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen demi mendukung konsumsi domestik dan dunia usaha.

Indonesia: Mengejar Pendapatan dengan Kenaikan Tarif

Keputusan menaikkan PPN di Indonesia merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. 

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Tarif PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 2025 menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara setelah Filipina (12 persen) dan jauh di atas Singapura serta Thailand yang menetapkan tarif 7 persen. 

Kebijakan ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, yang secara langsung terpengaruh oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, kenaikan tarif PPN dapat memberikan tekanan pada sektor usaha yang sudah menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global. 

Dengan biaya produksi yang meningkat, daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan internasional bisa terancam.

Vietnam: Langkah Cerdas Merangsang Ekonomi

Berbeda dengan Indonesia, Vietnam justru memilih strategi yang lebih progresif. Pemerintah Vietnam memperpanjang kebijakan penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025. 

Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, kebijakan ini diperkirakan akan mengurangi pendapatan negara hingga 26,1 triliun dong Vietnam (sekitar 1,028 miliar dolar AS) pada semester pertama 2025.

Namun, pengurangan pendapatan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dengan menurunkan tarif PPN, Vietnam berharap dapat merangsang konsumsi domestik dan mendukung sektor bisnis yang sedang berjuang bangkit dari dampak pandemi COVID-19. 

Strategi ini dinilai efektif dalam mendorong perputaran ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak lainnya, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Mencermati Perbedaan Pendekatan

Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Vietnam mencerminkan filosofi ekonomi yang berbeda. 

Indonesia tampaknya lebih fokus pada peningkatan pendapatan negara secara langsung melalui kenaikan tarif pajak. 

Sementara itu, Vietnam mengambil risiko jangka pendek dengan mengurangi penerimaan negara untuk menciptakan efek berganda dalam perekonomian.

Langkah Vietnam menggarisbawahi pentingnya kebijakan pajak yang responsif terhadap kondisi ekonomi. 

Dengan menurunkan tarif PPN, Vietnam memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan produksi. 

Di sisi lain, Indonesia perlu mewaspadai dampak negatif dari kebijakan kenaikan PPN, terutama pada daya beli masyarakat dan daya saing sektor usaha.

Kesimpulan: Belajar dari Vietnam

Kenaikan PPN di Indonesia bisa menjadi langkah yang efektif jika diiringi dengan kebijakan pendukung yang mampu mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat dan dunia usaha. 

Namun, Vietnam memberikan pelajaran penting bahwa strategi pajak yang cerdas tidak selalu berarti menambah beban rakyat. 

Dengan menurunkan tarif PPN, Vietnam justru menunjukkan bagaimana kebijakan pajak dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara dengan populasi besar dan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk belajar dari Vietnam. 

Alih-alih hanya mengejar pendapatan negara, kebijakan pajak juga bisa dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif. 

Seperti Vietnam, Indonesia harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Sumber: FusilatNews