DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin menyatakan akan mendukung pemerintahan Jakarta kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' dalam lima tahun ke depan.
Pada Pilgub Jakarta 2024, PKS berada di posisi berseberangan dengan Pramono-Rano. Mereka mengusung kadernya Suswono mendampingi Ridwan Kamil.
"Ya benar," kata Khoirudin ketika ditanyai apakah mereka akan mendukung pemerintahan di bawah Pramono-Rano ke depan.
Pada hari ini, Rabu (18/12), Pramono bertemu dengan Khoirudin yang juga Ketua DPRD Jakarta itu di bilangan Jakarta Selatan.
PKS menjadi parpol dengan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Hasil Pileg 2024 lalu, mereka memiliki 18 kursi.
Usai pertemuan, Pramono menyatakan terbuka jika parpol KIM Plus ingin bergabung dalam tim transisi guna mempersiapkan kebijakan pemerintahan usai dilantik.
Ia pun mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang tergabung dalam tim transisi dan pada waktunya akan diumumkan.
"Pasti namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD DKI, apapun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan," katanya.
Dia menekankan pentingnya kehadiran tim transisi untuk mempersiapkan pemerintah baru. Terlebih juga ada kebutuhan untuk beradaptasi undang-undang baru Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Terpisah, Jubir Pram-Rano, Iwan Tarigan menyatakan pertemuan Pram dengan Khoirudin itu membuahkan sikap PKS yang terbuka mendukung Pram-Rano.
"Betul, PKS DKI sebagai partai terbesar dan pemenang di DKI terbuka mendukung Mas Pram dan Bang Doel melaksanakan semua program kerja di DKI," kata Iwan dalam keterangannya.
Selain PKS, Iwan juga menyebut bahwa PKB juga akan turut mendukung pemerintahan Pram-Rano dalam lima tahun ke depan.
"Selain itu ada PKB dan tentunya semua partai akan mendukung Mas Pram dan Bang Doel untuk kemajuan Jakarta," kata Iwan.
PKS Ikut Tim Transisi?
Khoirudin memastikan tidak melakukan pembahasan mengenai tim transisi pemerintahan saat bertemu Pramono.
"Tidak bahas (tim transisi). Insya Allah beliau bukan orang baru. Orang pejabat di pemerintah sudah lebih dari 5 tahun, jadi bukan hal yang baru. Jadi enggak kaget lagi, enggak perlu pakai tim transisi," pungkasnya.
[VIDEO]
Sumber: CNN
