DEMOCRAZY.ID
_cleanup%20(Custom).png)
DEMOCRAZY.ID - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman menyatakan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Hal itu disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12) siang.
"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam... Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," ujar Miftah dalam konferensi pers tersebut.
"Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya dia mendapat 'hantaman' bertubi-tubi akibat polahnya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu.
Bukan hanya dari netizen, kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
Belakangan muncul pula sejumlah petisi daring di Change.org.
Ada tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Ta'im dari utusan khusus presiden karena mengolok-olok penjual es teh.
Berdasarkan pantauan, pada petisi berjudul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden" yang diteken 254 ribu orang per pukul 10.34 WIB, Jumat ini.
Jumlah penandatangan ini bertambah setidaknya 250 ribu orang sejak petisi muncul pada Rabu (4/12) lalu pukul 20.14 WIB. Kala itu, sudah ada 3.535 orang yang menandatangani petisi ini.
Prabowo Tegur Miftah
Teguran Prabowo kepada Gus Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.
Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapa pun.
"Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia," kata Hasan dalam video yang dibagikan ke wartawan, Rabu (4/12).
Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat Seskab Teddy Indra Wijaya.
Prabowo meminta Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sunhaji.
"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujarnya.
Dasco: Ada Aspirasi Masyarakat untuk Evaluasi Utusan Khusus Presiden
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan anggota dewan mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pembantu presiden, terutama utusan khusus presiden.
Hal itu diungkap Dasco setelah viral berbagai polah pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman yang dinilai mendiskreditkan orang kecil.
"Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan khusus presiden," kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (5/12).
Meskipun demikian, Dasco mengatakan pihaknya tak bisa berbicara lebih banyak terkait sanksi yang mungkin diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Miftah tersebut.
Hal itu diungkapnya merespons desakan agar Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden buntut geger olok-olok terhadap penjual es teh dalam sebuah acara pengajian di Magelang, Jawa tengah.
"Bahwa kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri," ucap Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu.
"Jadi, kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, enggak ada sanksi itu, saya enggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya," imbuh anak buah Prabowo di Gerindra tersebut.
Sumber: CNN
