DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Para petinggi utama dalam keluarga Lippo Group Mochtar Riyadi, James Riyadi, John Riyadi, bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada beberapa hari lalu.
Pertemuan ini mengundang pertanyaan mengenai kepentingan politik yang mungkin ada di baliknya, terutama dengan posisi keluarga Lippo yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis dan politik Indonesia.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat adanya hubungan erat antara oligarki dan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai, pertemuan ini dapat dipandang sebagai respons dari oligarki terhadap kebijakan yang sedang didorong oleh pemerintahan Prabowo, yang lebih mengarah pada keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat.
Rocky Gerung menilai bahwa oligarki, yang telah lama diuntungkan melalui kebijakan pro-bisnis di era Jokowi, kini merasa terancam oleh perubahan kebijakan yang lebih mengedepankan kesejahteraan sosial.
“Oligarki mulai merasakan dampak dari kebijakan pemerintah yang lebih pro-rakyat, sementara mereka berusaha mempertahankan posisi mereka di tengah perubahan ini,” ujar Rocky Gerung.
Menurut Gerung, pertemuan ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang sejarah di mana pemerintah sering kali mengikuti keinginan oligarki, termasuk dalam penerapan Omnibus Law yang sangat menguntungkan sektor bisnis.
Namun, dengan adanya pemerintahan Prabowo yang lebih fokus pada keadilan sosial, ada ketegangan yang muncul antara kepentingan modal dan kebijakan yang mengedepankan redistribusi kekayaan.
Rocky mengatakan, kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada kesejahteraan rakyat mulai terlihat, seperti penerapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kebijakan pro-buruh lainnya.
Di sisi lain, banyak proyek besar yang dijalankan oleh oligarki, seperti Meikarta, yang gagal memenuhi ekspektasi, memicu ketegangan antara para pengusaha dan pemerintah.
“Keluarga Lippo, yang dikenal memiliki proyek ambisius di berbagai sektor, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa proyek-proyek mereka tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan,” kata Rocky
Rocky Gerung menambahkan bahwa ketegangan ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara penguasa dan pengusaha.
“Oligarki harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintahan yang semakin berpihak pada keadilan sosial, sementara mereka juga tetap berupaya mempertahankan stabilitas keuntungan yang selama ini mereka nikmati,” ujarnya.
Kehadiran keluarga Lippo di Solo dengan Jokowi, kata Rocky bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk mempertahankan pengaruh mereka di tengah kebijakan yang berpotensi merugikan sektor bisnis besar.
Rocky Gerung melihat bahwa dialog ini mungkin bertujuan untuk menciptakan ruang bagi oligarki dalam menyelaraskan kepentingan mereka dengan arah pembangunan yang lebih inklusif yang diusung oleh pemerintahan Prabowo.
“Saya melihat bahwa pertemuan ini menunjukkan bagaimana oligarki berusaha menjaga hubungan baik dengan kekuasaan yang ada. Mungkin Jokowi, yang masih memiliki pengaruh di pemerintahan, berfungsi sebagai jembatan bagi oligarki untuk tetap dapat berkomunikasi dengan pemerintahan yang lebih condong pada kebijakan pro-distribusi,” tambah Rocky Gerung.
Dinamika yang terjadi antara pengusaha besar dan pemerintah yang pro-rakyat ini menandakan adanya tantangan besar dalam menemukan titik temu antara kepentingan modal dan upaya redistribusi kesejahteraan.
Pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada perubahan sosial dan pemberdayaan rakyat, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
“Kita harus melihat bagaimana kebijakan pro-buruh ini akan diterima oleh sektor bisnis dan bagaimana mereka akan beradaptasi dengan perubahan tersebut,” pungkasnya.
[VIDEO]
Sumber: Herald
