Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru 'Pangkas' Jumlah Kementerian dan 'Alihkan' Anggaran Pejabat Untuk Pembangunan

DEMOCRAZY.ID - Berbeda dengan Indonesia yang pada periode kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabatnya dinilai tak bersesuaian dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah. 

Vietnam, salah satu tetangga dekat Indonesia justru memangkas kementerian untuk menghemat keuangan dan merampingkan birokrasi.

Sebagaimana diberitakan Bloomberg pada Senin (16/12/2024), Negara Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji para pejabat ke proyek pembangunan.

Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi.

Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

Lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara Vietnam termasuk badan-badannya akan dibubarkan, dikutip dari Reuters

Menariknya lagi, negara itu juga akan menggabungkan beberapa kementerian.

Direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 Kementerian dalam program yang digambarkan sebagai "reformasi kelembagaan".

Jika reformasi tersebut selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Pemerintah Vietnam akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

2 kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, beberapa lembaga media milik negara, seperti stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka bakal dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

"Reformasi tersebut bertujuan untuk membentuk pemerintah Vietnam yang ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak positif," demikian pernyataan Pemimpin VCP To Lam yang menginisiasi pengurangan jumlah kementerian. 

Sumber: Fajar