DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk memaafkan koruptor jika mengembalikan uang curian.
Bahlil mengatakan uang hasil curian koruptor yang dikembalikan ke negara itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu program Pemerintah.
"Saya pikir itu salah satu terobosan hukum, dan itu bagus. Supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergizi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus dipakai untuk subsidi," kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (20/12).
Lebih lanjut, Bahlil menilai pertimbangan Prabowo itu akan menjadi terobosan hukum jika diwujudkan dengan tata kelola yang baik.
Terlebih, kata dia, jika uang itu dipergunakan untuk memperbaiki bangsa dan negara Indonesia melalui program Pemerintah.
"Jadi saya pikir itu terobosan aja kok, selama tidak melanggar aturan kan nggak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik," tutur dia.
"Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini," sambungnya.
[VIDEO]
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto mengampuni koruptor yang mengembalikan aset kerugian negara.
Lallo menyesalkan praktik pemberantasan korupsi yang terlalu represif selama ini. Namun, cara itu minim pengembalian kerugian negara.
"Selama ini kan pendekatannya represif. Orang ditangkap, pejabat keluar masuk penjara, tapi minim pengembalian atau pembukuan kerugian negara. Mungkin pak presiden menganggap pendekatan preventif, pencegahan," kata Lallo lewat sambungan telepon, Jumat.
Dalam konteks hukum, dia menjelaskan, tindak pidana korupsi harus memenuhi tiga unsur, yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain, melawan hukum, dan merugikan negara.
Artinya, kata Lallo, jika pelaku mengembalikan kerugian negara, dia tak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
"Kalau dia kembalikan kan tidak ada kerugian negara. Paham ya. Kalau dia kembalikan kan tidak ada kerugian negara. Itu dalam konteks kasus itu belum masuk ke penyidikan," kata Lallo.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra mendorong penerapan restorative justice atau keadilan restoratif di kasus tindak pidana korupsi.
Menurut Soedeson, keadilan restoratif bisa menjadi solusi atas wacana pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang disampaikan Prabowo.
"Kalau memang kita semua komponen bangsa ini sepakat maka kita harus mulai menerapkan restorative justice juga untuk negara, bukan saja kepada pelaku dan korban," kata Soedeson saat dihubungi.
Dengan demikian, dia sependapat jika UU Tikipor direvisi agar keadilan restoratif bisa diterapkan di kasus korupsi. Namun, penerapannya harus dilakukan secara transparan.
"Lebih baik lagi kalau menurut saya UU korupsi itu direvisi. Kalau kemudian tidak mengembalikan uang negara, masalah. Tapi begini, makanya kita harus transparan," kata dia.
Soedeson mendorong agar Komisi III DPR membahas lebih serius wacana yang disampaikan Prabowo.
Dia menilai wacana yang untuk mengampuni korupsi cukup berani, meski membutuhkan prasyarat yang tidak mudah.
Sebelumnya, Prabowo mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.
Prabowo mengatakan sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Ia menyebut pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.
"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.
"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.
Sumber: CNN
