'Andai PDIP (Megawati) Setuju Jokowi 3 Periode, Prabowo Tidak Akan Jadi Presiden'

'Andai PDIP (Megawati) Setuju Jokowi 3 Periode, Prabowo Tidak Akan Jadi Presiden'

Adian Ungkap Akar Seteru PDIP-Jokowi: Mega Tolak Presiden Tiga Periode!

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyebut akar persoalan perseteruan partainya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang tahun politik Pilpres 2024 adalah soal presiden tiga periode.

Adian menyebut masalah bermula dari sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian.

Adian mengungkap respons partainya itu menuai reaksi kemarahan dari salah satu pihak. 

Padahal, menurut Adian, sikap itu tegas karena perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.

"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ujarnya.

Adian mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Dia hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.

Padahal, PDIP, kata Adian, sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Mulai dari menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali.

"Dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucap Adian.

"Lalu ada lagi minta untuk anaknya (Gibran) dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu (Bobby) lalu dikasih lagi. Banyak benar," imbuhnya.

Perseteruan PDIP dan Jokowi: 'Apa Yang Akan Dilakukan Presiden Prabowo?'

Perseteruan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu ujian berat bagi Prabowo Subianto yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia. 

Situasi ini tidak hanya menjadi konflik internal yang berdampak pada PDIP dan Jokowi, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap stabilitas politik nasional dan arah pemerintahan di masa depan.

Memahami Konflik PDIP dan Jokowi

Ketegangan antara PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi, telah memanas sejak beberapa tahun terakhir. 

Berakar dari perbedaan visi politik dan keputusan strategis, perseteruan ini melibatkan isu-isu krusial seperti dukungan terhadap calon kepala daerah hingga penentuan arah pembangunan nasional. 

Megawati yang merupakan tokoh sentral PDIP merasa bahwa Jokowi tidak selalu sejalan dengan kebijakan partai, sementara Jokowi terlihat lebih mandiri dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mendukung kandidat yang bukan berasal dari PDIP.

Pilihan Prabowo: Jokowi, Megawati, atau Netral?

Sebagai Presiden, Prabowo dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, Jokowi adalah pendahulunya yang masih memiliki pengaruh kuat, terutama di kalangan birokrasi dan sebagian masyarakat. 

Di sisi lain, Megawati adalah pemimpin partai dengan kursi terbesar di parlemen, yang perannya krusial bagi stabilitas politik pemerintahannya. Lantas, apa yang harus dilakukan Prabowo?

Berpihak kepada Jokowi Jika Prabowo memutuskan untuk berpihak kepada Jokowi, ia dapat memperkuat dukungan dari jaringan loyalis Jokowi. 

Langkah ini mungkin membawa keuntungan jangka pendek dalam hal kesinambungan program-program Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Namun, risiko utamanya adalah merusak hubungan dengan PDIP, yang bisa berdampak pada terganggunya proses legislasi di DPR.

Membela Megawati dan PDIP Membela Megawati dan PDIP mungkin menjadi pilihan strategis untuk menjaga stabilitas politik jangka panjang. Dengan mendukung Megawati, Prabowo bisa memastikan dukungan parlemen yang kuat. 

Namun, keputusan ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif dari publik yang melihat Prabowo terlalu tunduk pada kekuatan partai besar, mengikis citranya sebagai pemimpin yang independen.

Netral: Membiarkan Alam Memvonis Opsi netral mungkin tampak bijak di permukaan, tetapi juga memiliki risiko. 

Jika Prabowo memilih untuk tidak memihak, ia berpotensi kehilangan kepercayaan dari kedua belah pihak. 

Kebijakan netralitas harus dibarengi dengan upaya keras untuk menciptakan dialog dan rekonsiliasi antara Jokowi dan PDIP. Namun, ini adalah tugas yang sulit mengingat kompleksitas konflik yang ada.

Langkah yang Harus Dilakukan Prabowo

Untuk menghadapi situasi ini, Prabowo perlu mengambil pendekatan yang matang dan strategis:

Mendorong Rekonsiliasi Prabowo harus menjadi mediator aktif antara Jokowi dan Megawati. Dengan membangun ruang dialog, ia dapat membantu kedua belah pihak menemukan titik temu yang dapat mengurangi ketegangan.

Mengutamakan Kepentingan Nasional Prabowo perlu menempatkan kepentingan rakyat di atas konflik politik. Stabilitas politik dan ekonomi harus menjadi prioritas utama. 

Dalam hal ini, ia bisa membentuk dewan penasehat yang melibatkan tokoh-tokoh independen untuk memberikan masukan terkait langkah-langkah yang perlu diambil.

Memperkuat Basis Politiknya Sendiri Dengan memperkuat dukungan dari partai-partai koalisi dan membangun hubungan baik dengan oposisi, Prabowo dapat mengurangi ketergantungan pada Jokowi maupun Megawati. 

Langkah ini juga memberinya ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan politik.

Kesimpulan

Perseteruan antara PDIP dan Jokowi adalah tantangan besar bagi Prabowo. Keputusan yang diambilnya akan menentukan arah pemerintahannya dan stabilitas politik Indonesia ke depan. 

Apakah ia akan berpihak kepada Jokowi, membela Megawati, atau memilih netral, yang terpenting adalah memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. 

Dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang tegas, Prabowo memiliki peluang untuk mengubah krisis ini menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pemerintahannya.

Sumber: CNN