Akun WhatsApp Pembuat Petisi Tolak PPN 12% Diretas, Diduga Upaya Pembungkaman, Begini Kronologisnya!

DEMOCRAZY.ID - Risyad Azhari diduga mengalami peretasan usai vokal menolak PPN 12 persen, ini kronologi kasusnya. 

Sedangkan kebijakan yang ditolak itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

Risyad merupakan inisiator gerakan Bareng Warga yang akun media sosialnya bisa ditemukan di Instagram dan X (Twitter).

Risyad adalah satu di antara pihak yang menolak kenaikan 1 persen dari Pajak Pertambahan Nilai tersebut. 

Tak hanya penolakan di media sosial, penolakan terjadi berupa demo pada Kamis 19 Desember 2024 oleh sejumlah aktivis.

Pak Prabowo, Tolong Terbitkan Perppu Anulir PPN 12 Persen: Tinggalkan Bayang-Bayang Jokowi Demi Rakyat

Bagaimana kronologi peretasan Risyad Azhari?

Berikut kronologi lengkapnya versi komunitas Bareng Warga:

1. Risyad Azhari aktif melakukan advokasi, mengumpulkan petisi, dan menjadi narasumber di berbagai media terkait penolakan PPN 12 persen

2. Advokasi terakhir dilakukan Risyad bersama inisiator komunitas Bareng Warga dengan menyerahkan petisi “Tolak PPN 12 persen” ke Kantor Sekretariat Negara pada Kamis, 19 Desember 2024, petisi itu sudah ditandatangani 171 ribu orang

3. Komunitas Bareng Warga kerap kali kritis dan konsisten memperjuangkan isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kebijakan publik yang berpihak ke rakyat termasuk PPN yang naik 1 persen tersebut

4. Terjadi peretasan atau serangan digital pada akun WhatsApp Risyad Azhari dan keluarganya pada Selasa, 24 Desember 2024

5. Akun WA orang tua Risyad tiba-tiba keluar akses atau log out pada pukul 14.00 WIB pada hari itu

6. Risyad yang saat itu sedang bersama orang tuanya lalu berusaha memulihkan akun tersebut

7. Peretasan lalu terjadi pada akun WhatsApp adik kandung Risyad pada sore harinya, tiba-tiba ada kode verifikasi WA, padahal tidak sedang meminta permintaan kode tersebut, akun WA-nya tiba-tiba keluar akses atau log out

8. Akun adik Risyad belum berhasil dipulihkan

Hingga kini, Kamis 26 Desember 2024, unggahan itu telah mendapat lebih dari 200 like sejauh ini. 

Banyak komentar warganet yang mengecam dugaan peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab tersebut karena dianggap membahayakan masyarakat.

"Lawan pembungkaman ,, emang negara ini otoriter, stay save buat kawan² terus lantangkan #TolakPPN12%," kata akun @dia***

"Di era modern dan teknologi, cara membungkam rezim itu beda caranya. Kalau jaman dulu diculik, kalau sekarang dibredel akun sosmed bahkan sampai isi hpnya baik WA atau sampai galeri hp nya. Ngeri 10 tahun terakhir ini telah melahirkan pemerintahan otoriter yang membungkam rakyat melalui teknologi," tulis akun @ia***

"Wah, parah parah... awas aja ya ada buzzer Mulyono lainnya yang nyerang beserta yang dari otoritarianisme ekstrem Tiongkok," ujar akun @ter***

PPN 12 persen untuk barang mewah kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan PPN terbaru ini hanya berlaku untuk barang mewah. Berikut penjelasan tentang kebijakan kontroversial tersebut:

1. Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0 persen).

2. Barang yang seharusnya membayar PPN 12 persen antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyak Kita (dulu minyak curah), beban kenaikan PPN sebesar 1 persen akan dibayar oleh pemerintah (DTP).

3. Penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.

Demikian kronologi peretasan terhadap akun Risyad Azhari yang vokal menolak PPN 12 persen. 

Komunitas Bareng Warga mengecam aksi tersebut karena dianggap membahayakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber: PikiranRakyat