DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sugianto Kusuma, yang lebih dikenal sebagai Aguan, adalah salah satu nama besar dalam dunia properti Indonesia.
Sebagai pendiri Agung Sedayu Group, Aguan telah membangun kerajaan bisnis yang menggurita.
Namun, perjalanan kariernya tidak terlepas dari kontroversi, mulai dari kasus suap reklamasi hingga keterlibatan dalam berbagai proyek strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lahir di Palembang pada 9 Januari 1951, Aguan memulai kariernya sebagai penjaga gudang di sebuah perusahaan impor.
Berkat kerja keras dan kegigihannya, ia naik jabatan hingga menjadi pengurus administrasi.
Pada tahun 1970-an, namanya mulai dikenal setelah terlibat dalam bisnis penyelundupan barang elektronik.
Titik baliknya terjadi ketika ia terjun ke dunia properti, memulai dengan mengembangkan ruko hingga membentuk Agung Sedayu Group.
Proyek besar seperti pembangunan Harco Mangga Dua pada tahun 1991 menjadi pijakan penting.
Dalam lima dekade terakhir, Agung Sedayu Group telah membangun kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, dan SCBD.
Pada tahun 2016, Aguan menjadi sorotan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta.
Aguan diduga melobi anggota DPRD DKI Jakarta agar mendukung proyek reklamasi, dengan sejumlah saksi menyebut adanya tawaran suap antara Rp2,5 hingga Rp5 miliar per legislator.
Kasus ini menyeret nama besar lainnya, termasuk Muhammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta, yang divonis penjara karena menerima suap dari anak perusahaan Agung Sedayu Group.
Meskipun Aguan beberapa kali diperiksa, ia tidak dijatuhi hukuman.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi, Aguan menjabat sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, yang terdiri dari investor besar seperti Anthony Salim, Franky Wijaya, dan Budi Hartono.
Konsorsium ini menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan IKN.
Aguan juga aktif dalam pengembangan properti lain, seperti proyek Pantai Indah Kapuk 2, yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, proyek ini juga tidak lepas dari polemik, seperti dugaan pelanggaran tata ruang dan konflik sosial terkait penggusuran.
Setelah pergantian presiden ke Prabowo Subianto, Aguan tetap menjadi pemain utama dalam pembangunan nasional.
Ia berpartisipasi dalam program pembangunan tiga juta rumah gratis yang digagas pemerintah.
Hingga kini, Aguan telah menginvestasikan Rp60 miliar untuk membangun 250 rumah gratis di Kabupaten Tangerang.
Meskipun banyak berkontribusi dalam pembangunan nasional, Aguan juga kerap menjadi target kritik.
Kelompok masyarakat dan pengamat menyoroti dampak sosial dari proyek-proyeknya, seperti rendahnya kompensasi bagi warga yang terkena dampak dan insiden kekerasan terkait penggusuran.
Di tengah kontroversi yang menyelimuti kariernya, Aguan tetap menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia bisnis dan properti Indonesia.
Namanya mencerminkan kompleksitas hubungan antara dunia usaha, politik, dan masyarakat.
Dan terbaru, dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Aguan mengakui bahwa keikutsertaannya dalam groundbreaking proyek IKN lebih didorong oleh tekanan politik dan kepentingan simbolik untuk menyelamatkan citra Presiden Jokowi daripada pertimbangan bisnis yang solid.
Aguan menyatakan bahwa keputusan konsorsium taipan, termasuk dirinya, untuk memulai proyek tersebut bertujuan membantu pemerintahan Jokowi menunjukkan komitmen terhadap transformasi Indonesia melalui pembangunan pusat pemerintahan baru yang modern dan ramah lingkungan.
Namun, ia menyoroti bahwa investasi sektor swasta dalam proyek ini tidak semasif yang sering diklaim oleh pemerintah.
Pengakuan Aguan mengindikasikan bahwa banyak investor awal yang berkomitmen terhadap IKN sebenarnya dilakukan atas dasar kepentingan politik untuk mendukung proyek ambisius Jokowi yang disebut-sebut menggunakan pendanaan non-APBN.
Ini mengapa, beberapa analis politik, termasuk Rocky Gerung, telah lama mempertanyakan klaim-klaim Jokowi mengenai pendanaan dan manfaat proyek tersebut.
“Pengakuan Aguan ini menunjukkan bahwa IKN lebih bersifat politis daripada berbasis pada kelayakan ekonomi,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Rabu 11 Desember 2024.
“Banyak keputusan yang lebih politis daripada berbasis kelayakan ekonomi,” imbuhnya.
Menurut Rocky Gerung, tekanan politik terhadap oligarki semacam Aguan menjadi salah satu alasan proyek IKN bisa berjalan, meskipun dengan banyak tantangan dan kontroversi.
Namun, pasca Jokowi lengser, para taipan kini dianggap tidak lagi memiliki kewajiban moral atau politik untuk melanjutkan investasi mereka di IKN.
Sumber: PorosJakarta
