DEMOCRAZY.ID
%20(1)%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai adanya potensi jebakan utang dalam program makan siang bergizi yang didukung oleh Pemerintah Cina, hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok.
Program ini bertujuan untuk memberikan makan siang gratis dan bergizi kepada anak-anak Indonesia, namun Rocky mengingatkan bahwa tidak ada makan siang yang benar-benar gratis, terutama ketika melibatkan dukungan finansial dari negara besar seperti Cina.
Dalam pandangan Rocky, keputusan Cina untuk membantu program ini, meskipun dilihat dari sisi positif sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi anak-anak, juga menyisakan pertanyaan besar mengenai bagaimana format bantuan tersebut.
Apakah itu berupa hibah tanpa syarat, ataukah dalam bentuk pinjaman yang pada akhirnya akan menjadi beban utang Indonesia di masa depan?
"Ini kabar baik atau kabar buruk, kita tidak tahu. Ada adagium dalam politik yang mengatakan tidak ada makan siang gratis. Pasti ada harga yang harus dibayar," kata Rocky Gerung.
Ia menilai adanya potensi dampak jangka panjang yang bisa muncul akibat keterlibatan Cina dalam program tersebut.
Makan Siang Bergizi: Program Sosial atau Beban Utang?
Program makan siang bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo ini memang memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak.
Menurut Rocky, ini merupakan bagian dari janji untuk melindungi rakyat, sekaligus memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya cerdas tetapi juga sehat.
Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah dana yang diperlukan untuk merealisasikan program ini sangat besar, dan bisa berujung pada ketergantungan pada bantuan luar negeri, khususnya Cina.
"Program ini akan membutuhkan dana yang sangat besar. Sekarang saja sekitar 20 juta murid yang harus disiapkan makan siang bergizi, dan jumlah ini bisa terus bertambah. Dalam konteks ini, mungkin pemerintah akan berfokus pada pembiayaan dari luar negeri, seperti Cina," kata Rocky.
Tentu saja, lanjut Rocky, jika program ini dilaksanakan dengan menggunakan bantuan atau pinjaman dari Cina, maka ada risiko Indonesia akan terjebak dalam jebakan utang yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi negara, apalagi jika dana tersebut harus dilunasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ini menimbulkan keraguan besar, terutama mengenai apakah Indonesia akan mampu melunasi utang tersebut tanpa mengorbankan program-program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur atau subsidi untuk kebutuhan dasar rakyat.
Kepastian Tentang Sumber Pembiayaan Program
Rocky mengingatkan bahwa meskipun program makan siang bergizi ini memiliki niat baik, namun pendanaannya harus dijamin melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Ini penting agar tidak ada ketergantungan pada pihak luar yang bisa memanfaatkan kondisi Indonesia untuk kepentingan politik atau ekonomi mereka.
"Seharusnya, program seperti ini harus dijamin oleh APBN, karena ini adalah kewajiban negara sesuai dengan konstitusi kita. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya, termasuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup," ujar Rocky.
Selain itu, Rocky juga menyoroti potensi korupsi yang mengintai dalam proyek besar seperti ini.
Menurutnya, dengan dana yang besar dan melibatkan distribusi makanan untuk jutaan anak, korupsi bisa saja terjadi di tingkat lokal maupun pusat, mengingat Indonesia masih memiliki catatan buruk terkait korupsi.
"Korupsi akan selalu mengintai, terutama dalam proyek besar seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan hak anak-anak untuk mendapatkan makan siang bergizi dikorupsi oleh mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari proyek ini," kata Rocky, yang mengingatkan bahwa ketegasan dalam pengawasan sangat dibutuhkan.
Makan Siang Bergizi: Antara Kebutuhan Sosial dan Isu Diplomasi
Rocky juga mencatat adanya hubungan antara dukungan Cina untuk program makan siang bergizi ini dengan politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan posisi Indonesia di Laut Cina Selatan.
Ia khawatir bahwa bantuan Cina ini bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi politik Cina di Indonesia, terutama di tengah perdebatan soal klaim wilayah di Laut Cina Selatan.
"Bantuan Cina tidak bisa dipisahkan dari politik luar negeri. Apakah ini semacam tukar tambah? Jika kita menerima bantuan besar dari Cina, apakah Indonesia akan lebih lunak dalam kebijakan luar negerinya, terutama terkait dengan Laut Cina Selatan? Ini perlu dipertanyakan," kata Rocky.
Di tengah banyaknya tantangan ekonomi dan utang negara, Rocky juga mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah.
Ia menyarankan agar Indonesia berhati-hati dalam menentukan apakah program makan siang bergizi ini harus terus didanai oleh utang luar negeri ataukah bisa didanai sepenuhnya oleh APBN tanpa mengorbankan proyek-proyek lain yang lebih mendesak.
"Kalau kita harus memilih, apakah makan siang bergizi atau proyek IKN (Ibu Kota Negara) yang lebih penting? Ini adalah dilema besar yang harus dijawab oleh pemerintah. Jangan sampai program makan siang ini malah mengorbankan program pembangunan lain yang juga penting," kata Rocky.
Secara keseluruhan, Rocky Gerung mengingatkan bahwa meskipun program makan siang bergizi ini adalah kebijakan yang baik dan mendesak, namun pendanaannya harus jelas dan transparan.
Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi dalam bantuan luar negeri, khususnya dari Cina, dan bahwa proyek ini tidak digunakan untuk memperburuk utang negara.
Selain itu, pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran dana dan distribusi makan siang.
Anak-anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik, namun hal itu tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek.
"Makan siang bergizi adalah hak anak-anak kita, dan negara harus menjamin hal itu tanpa terjebak dalam utang atau korupsi. Kita harus memastikan bahwa proyek ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau politik," tutup Rocky.
Sumber: PorosJakarta
