DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik keras terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa mereka yang menolak membayar pajak sebaiknya tidak tinggal di Indonesia.
Pernyataan memicu reaksi beragam dari publik, termasuk Rocky. Ia menyebut pernyataan itu tidak hanya konyol, tetapi juga mencerminkan frustrasi pemerintah atas ketidakmampuan memenuhi target pajak.
Rocky menyoroti bahwa beban pajak yang terus meningkat, seperti pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, lebih banyak menekan masyarakat kecil.
“Rakyat yang hidup pas-pasan, seperti emak-emak yang harus memutar otak agar dapur tetap ngebul, justru paling terdampak kebijakan ini,” kata Rocky.
Ia menambahkan bahwa pernyataan Sri Mulyani menunjukkan ketidaksensitifan terhadap penderitaan rakyat kecil.
“Menyuruh orang yang tidak bayar pajak keluar dari Indonesia itu bukan solusi. Justru pemerintah seharusnya memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan malah membebani mereka yang sudah susah,” tegasnya.
Menurut Rocky, frustrasi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah hasil dari kebijakan fiskal yang buruk selama ini.
Ia menyoroti utang negara yang terus membengkak dan pengeluaran besar untuk proyek infrastruktur yang disebutnya “ugal-ugalan” di era Presiden Jokowi.
“APBN kita babak belur karena perencanaan yang tidak matang. Proyek-proyek infrastruktur yang tidak prioritas malah menjadi beban besar. Dan sekarang, rakyat yang diminta menanggung akibatnya melalui pajak,” jelas Rocky.
Rocky juga menilai bahwa sistem pajak yang diterapkan tidak adil karena membebankan semua kalangan secara merata, tanpa mempertimbangkan daya beli rakyat kecil.
“PPN 12% ini mencekik leher rakyat kecil. Mereka yang kaya tidak akan terlalu terganggu, tetapi rakyat miskin yang sudah susah malah semakin melarat,” katanya.
Rocky menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penerapan pajak progresif yang lebih adil, di mana mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar.
“Fungsi pajak seharusnya untuk menciptakan keadilan sosial, bukan menjadi alat untuk memeras rakyat kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengejar aset-aset pengusaha besar yang melarikan uangnya ke luar negeri.
“Negara harus tegas terhadap mereka yang menyembunyikan kekayaan di luar negeri untuk menghindari pajak, bukan malah mengancam rakyat kecil yang tidak mampu,” kata Rocky.
Pernyataan Sri Mulyani, menurut Rocky, justru menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki solusi konkret untuk masalah keuangan negara.
“Ini bukan hanya tentang memungut pajak, tetapi juga bagaimana uang pajak itu digunakan. Jika rakyat tidak melihat dampak positif dari pajak, maka mereka akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah,” jelasnya.
Rocky menekankan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pekerjaan yang layak dan meningkatkan daya beli rakyat adalah akar dari masalah ini.
“Ketika rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan seperti PPN 12% hanya menambah beban mereka. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi dasarnya,” tambahnya.
Rocky juga menilai bahwa Sri Mulyani terlalu lama berada di lingkaran kekuasaan sehingga kehilangan empati terhadap kondisi nyata masyarakat.
“Sri Mulyani hidup di dunia yang jauh dari realitas. Pernyataannya tentang pajak menunjukkan betapa jauhnya dia dari penderitaan rakyat kecil,” kata Rocky.
Menurutnya, Sri Mulyani seharusnya bertanggung jawab atas kondisi keuangan negara saat ini, mengingat posisinya sebagai Menteri Keuangan di era Jokowi selama dua periode.
“Kebijakan fiskal yang buruk dan pengelolaan utang yang tidak terkendali adalah bagian dari tanggung jawabnya,” tegas Rocky.
Rocky menutup kritiknya dengan menyoroti esensi dari pajak itu sendiri.
“Pajak adalah cara untuk mempertahankan peradaban, bukan alat pemerasan. Jika pemerintah ingin rakyat taat membayar pajak, mereka harus menunjukkan bahwa pajak itu digunakan untuk kebaikan bersama,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman seperti “jangan tinggal di Indonesia” tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pemerintah harus membangun kembali kepercayaan rakyat dengan kebijakan yang adil dan transparan,” pungkas Rocky.
Sumber: Herald
