DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai bahwa Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki ambisi kuat untuk mempertahankan kekuasaannya.
"Di dalam Pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti," ujar Hasto Kristiyanto dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (23/11/2024).
Hasto menegaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara republik.
Namun menurutnya Pak Jokowi justru terkesan ingin mendaposi sistem kerajaan dengan menempatkan keluarga dan orang terdekat pada posisi strategis di pemerintahan daerah.
Contohnya adalah Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi, kini maju dalam Pilkada Sumatera Utara.
Selain itu, Hasto juga menyoroti Agus Irawan, adik dari Devid Agus Yunanto, sosok yang dianggap dekat dengan Presiden, kini maju di Pilkada Kabupaten Boyolali.
"Kita ini negara berbentuk republic bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya, itu kan terjadi Bobby Nasution di Sumatera Utara," paparnya.
Hasto mengingatkan bahwa dalam Pilkada, seharusnya setiap pasangan calon bersaing secara sehat.
Namun, menurutnya, mobilisasi yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendukung kemenangan orang-orang dekatnya justru menghambat kompetisi yang fair.
"Kemudian dia gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat," ujar Hasto.
"Bobby Nasution sama Pak Edy Rahmayadi seharusnya berkontestasi secara sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut partai cokelat," imbuhnya.
Hal serupa juga disebut terjadi di Jawa Tengah, antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Luthfi.
Di Boyolali, Hasto menyebut adanya keterlibatan adik Devid Agus Yunanto yang dekat dengan Presiden Jokowi.
"Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dengan Komjen Polisi Purnawirawan Luthfi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara Devid yang sangat dekat dengan Pak Jokowi," papar Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut berpotensi mengingkari prinsip dasar system republik di Indonesia.
"Ini mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap negara republik mau diganti system kerajaan dengan menempatkan para hulu bala, ancaman terhadap kedaulatan rakyat tidak berhenti," pungkasnya.
[DOC]
Sumber: PojokSatu