Somasi Atas Panggilan Polisi Kepada Said Didu Soal Polemik PIK 2: 'Menyuarakan Keadilan atau Menghentikan Kritik Yang Sah?' Said Didu, seorang mantan pejabat BUMN yang dikenal lantang mengkritik kebijakan pemerintah, kini menjadi sorotan publik setelah menerima panggilan dari pihak kepolisian terkait keterlibatannya dalam gerakan menentang pembangunan Proyek PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) di Banten. Panggilan ini memicu pertanyaan penting: apakah langkah hukum ini merupakan bentuk penegakan hukum yang sah atau justru upaya untuk menekan suara-suara kritis terhadap kebijakan yang kontroversial? Gerakan menentang PIK 2 di Banten bukanlah semata-mata sebuah aksi provokatif, seperti yang mungkin ingin digambarkan oleh sebagian pihak. Sebaliknya, gerakan ini berakar dari keresahan dan perjuangan masyarakat yang merasa terpinggirkan dan dirugikan oleh proyek pembangunan yang berpotensi merampas hak-hak mereka. Pembangunan PIK 2, yang dipromosikan sebagai bagian dari Proyek Strategis
Somasi Atas Panggilan Polisi Kepada Said Didu Soal Polemik PIK 2: 'Menyuarakan Keadilan atau Menghentikan Kritik Yang Sah?' Said Didu, seorang mantan pejabat BUMN yang dikenal lantang mengkritik kebijakan pemerintah, kini menjadi sorotan publik setelah menerima panggilan dari pihak kepolisian terkait keterlibatannya dalam gerakan menentang pembangunan Proyek PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) di Banten. Panggilan ini memicu pertanyaan penting: apakah langkah hukum ini merupakan bentuk penegakan hukum yang sah atau justru upaya untuk menekan suara-suara kritis terhadap kebijakan yang kontroversial? Gerakan menentang PIK 2 di Banten bukanlah semata-mata sebuah aksi provokatif, seperti yang mungkin ingin digambarkan oleh sebagian pihak. Sebaliknya, gerakan ini berakar dari keresahan dan perjuangan masyarakat yang merasa terpinggirkan dan dirugikan oleh proyek pembangunan yang berpotensi merampas hak-hak mereka. Pembangunan PIK 2, yang dipromosikan sebagai bagian dari Proyek Strategis