DEMOCRAZY.ID - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku sempat berencana memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk melakukan klarifikasi soal dugaan gratifikasi pada penerimaan fasilitas jet pribadi. "Iyalah, dia (Bobby) kan penyelenggara negara waktu itu. Makanya kalau itu bisa dipanggil. Kalau kaya Kaesang itu kita bilang enggak bisa (buka penyelenggara negara)," kata Pahala di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024). Namun, Pahala menyebut rencana pemanggilan menantu Presiden Ke-7 Joko Widodo itu batal meski Direktorat Gratifikasi KPK telah mengumpulkan sejumlah bukti. Pasalnya, lanjut dia, Pimpinan KPK memutuskan perkara itu dilimpahkan ke Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK karena adanya laporan masyarakat. "Itu di Dumas jadinya. Enggak di pencegahan lagi. Itu diserahkan ke Dumas semua. Hasil pencegahan baru mau dipanggil. Jadi diserahkan ke Dumas ya udah,&quo
DEMOCRAZY.ID - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku sempat berencana memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk melakukan klarifikasi soal dugaan gratifikasi pada penerimaan fasilitas jet pribadi. "Iyalah, dia (Bobby) kan penyelenggara negara waktu itu. Makanya kalau itu bisa dipanggil. Kalau kaya Kaesang itu kita bilang enggak bisa (buka penyelenggara negara)," kata Pahala di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024). Namun, Pahala menyebut rencana pemanggilan menantu Presiden Ke-7 Joko Widodo itu batal meski Direktorat Gratifikasi KPK telah mengumpulkan sejumlah bukti. Pasalnya, lanjut dia, Pimpinan KPK memutuskan perkara itu dilimpahkan ke Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK karena adanya laporan masyarakat. "Itu di Dumas jadinya. Enggak di pencegahan lagi. Itu diserahkan ke Dumas semua. Hasil pencegahan baru mau dipanggil. Jadi diserahkan ke Dumas ya udah,&quo