DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Masalah dugaan pelanggaran konstitusi dan etika yang dilakukan Mantan Presiden Ke-7 Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming dinilai perlu ditindaklanjuti.
Hal ini disampaikan sejumlah pengamat dan ahli di Seminar Publik Asa dan Kopel Indonesia, Selasa (26/11/2024).
Pakar Hukum Universitas Andalas Feri Amsari di seminar Asa dan Kopel Indonesia menilai, Gibran perlu dimakzulkan dengan membawa bukti dia sebagai pemilik akun Fufufafa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di MK, kata dia dalam seminar Asa dan Kopel Indonesia, semua bukti dan fitnah yang pernah dilakukan aku Fufufafa harus dipaparkan secara jelas.
"Gibran tidak bisa membantah secara jelas bahwa dia bukan pemilik akun Fufufafa. Sehingga tinggal kita menindaklanjuti masalah ini ke MK agar dimakzulkan," katanya.
Sementara untuk Mantan Presiden Ke-7 Joko Widodo disebut perlu diadili di pengadilan atas pelanggarannya yang pernah dilakukan saat menjadi Presiden Indonesia.
Apalagi saat ini Jokowi tak lagi menjabat sebagai pejabat negara.
"Percuma konstitusi ada bila tidak ditegakkan. Sehingga perlu ada dorongan politik yang kuat agar rencana adili Jokowi bisa dilanjutkan dan Gibran bisa dimakzulkan," ungkapnya.
Ahli Kebijakan Publik, Said Didu menjelaskan pengadilan kepada Jokowi sangat diperlukan.
Sebab negara ini telah dikelola dengan serampangan dan sesuai kepentingan tertentu.
"Jokowi telah menyerahkan negara ini ke oligarki sehingga kebijakan hanya ingin mengikuti kemauan oligarki. Negara ini harus diambil alih kembali oleh rakyat," jelasnya.
Dia pun berharap masyarakat harus paham bahwa ini bukan hanya soal Jokowi saja namun juga oligarki yang berada di belakangnya.
Maka perlu untuk diputus hubungan ini agar Jokowi dan kroninya termasuk oligarki tidak lagi berkuasa di Indonesia.
"Banyak aturan di ubah untuk mengakomodir oligarki Jokowi. Bisa dilihat dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengusir warga sekitar untuk kepentingan oligarki," ungkapnya.
Budayawan Eros Djarot mengatakan masalah pelanggaran Jokowi dan Gibran ini tak hanya sebatas pribadi dan keinginan keduanya.
Sebab banyak pihak yang terlibat dalam pelanggarannya sehingga masalah menjadi lebih kompleks.
"Jokowi telah mengubah negara Indonesia agar berjalan sesuai kemauannya dan kelompoknya. Kita tidak bisa biarkan hal ini terus terjadi," katanya.
Eros meyakini masyarakat bisa memutus pengaruh Jokowi dengan bergerak bersama mempengaruhi kebijakan pemerintahan.
Sebab keduanya benar-benar sudah berbuat banyak pelanggaran selama ini.
"Presiden Prabowo pun saya yakin tidak hanya akan menjadi bayang-bayang Jokowi. Suatu saat dia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa," bebernya.
Sumber: Jawapos
