DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden Prabowo Subianto bakal dirongrong oleh para menterinya.
Karena mereka umumnya menuntut anggaran besar untuk mewujudkan semua rencana kerja.
Jika tadinya Menteri HAM Natalius Pigai inta Rp 20 triliun, kini giliran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Mantan politisi PDIP yang kini berlabuh di Gerindra itu kaget dikasih anggaran Rp 5 triliun.
Padahal, pria bertubuh bongsor ini memiliki cita-cita membangun 3 jura unit rumah sederhana di tahun 2025.
"(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).
"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.
Pernyataan pria yang akrab disapa Ara ini viral di medsos, setelah pemilik akun Suryoprabowo2011 memublikasi di Instagram.
Beragam cibiran pun datang dari netizen atau warganet. Umumnya mereka kesal pada permintaan Maruarar Sirait agar anggaran diperbesar.
"Pecat, kerja dulu jangan minta duit dulu, kalo manusia blom kerja sudah minta duit dulu, siapapun itu pasti kerjanya nggak bener," tulis @antonsetiawan808.
"Kasihan pak Prabwoo menanggung beban ini semua," timpal @august_adhiyan.
"Hahaha minta anggaran!! gaji lu aja pada kurangin," tulis @ ediidelmunawar.
"Rame rame minta duit," kata @ muadbdl_yeni.
"Anggarannya sudah habisss, dihabisin sama Jokowi dkk," tulis @bangunridianto.
Seperti diketahui pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun, namun 2025 hanya Rp 5,078 triliun.
Mariarar Sirait pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan.
Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.
"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.
Maruarar Sirait juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujarnya dikutip dari Antara.
Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.
"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," katanya.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10/2024).
Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.
"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.
Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.
Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.
Sumber: Tribun
