DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Said Didu mengungkapkan pandangannya yang mengejutkan tentang kekuasaan yang, menurutnya, telah diambil alih oleh Joko Widodo (Jokowi) dan oligarki sejak tahun 2015.
Dalam sebuah diskusi yang berlangsung baru-baru ini, Said menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami apa yang ia sebut sebagai "kudeta" yang dilakukan oleh Jokowi bersama kekuatan oligarki yang mendukungnya.
Menurut Said, kekuasaan Jokowi mulai dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang semakin menguat sejak tahun 2015.
Saat itu, Said bersama dengan Sudirman Said sempat mengungkapkan soal praktik-praktik oligarki yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik, namun ia merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan justru dianggap sebagai ancaman bagi sistem yang sedang dibangun oleh Jokowi.
Said Didu berpendapat bahwa perubahan besar dalam politik Indonesia terjadi pada 2015, ketika Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan mengganti menteri-menteri yang dianggap memiliki integritas, seperti Sudirman Said, Anies Baswedan, dan Rizal Ramli.
Menurutnya, setelah reshuffle itu, posisi-posisi strategis di kabinet dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan oligarki, yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan-keputusan politik dan ekonomi.
Said menyebutkan bahwa, sejak saat itu, PDIP sebagai partai yang mendukung Jokowi pun mulai kehilangan pengaruhnya, sementara oligarki semakin mendominasi sektor-sektor penting, termasuk kebijakan-kebijakan terkait sumber daya alam dan ekonomi negara.
“Jokowi telah mengkudeta negeri ini bersama oligarki sejak 2015,” ujar Said.
Said juga menyoroti bahwa Jokowi, dalam pandangannya, tidak lagi memperhatikan kepentingan partai-partai politik atau masyarakat yang telah mendukungnya.
Menurutnya, Jokowi lebih mengutamakan kekuasaan yang datang dari oligarki, yang dapat mengontrol ekonomi dan politik negara.
Hal ini, menurut Said, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan kalangan pengusaha besar dan konglomerat, sementara rakyat kecil, termasuk penerima bantuan sosial, menjadi lebih terperosok dalam ketergantungan terhadap kekuasaan yang ada.
Lebih jauh lagi, Said menjelaskan bahwa oligarki kini telah menjadi penggerak utama dalam kebijakan politik di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan penting, termasuk Omnibus Law dan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, adalah bentuk "pesanan" dari kelompok oligarki yang ingin memanfaatkan sumber daya negara demi kepentingan mereka.
“Jokowi, dengan dukungan oligarki, telah memodifikasi kebijakan untuk kepentingan segelintir orang, sementara rakyat semakin terpinggirkan,” tambahnya.
Said menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada sistem politik Indonesia setelah Reformasi 1998 adalah hasil dari perubahan struktur kekuasaan yang didorong oleh oligarki.
Sejak itu, menurutnya, kelompok oligarki telah berhasil mengubah berbagai undang-undang untuk memuluskan agenda ekonomi mereka, termasuk menguasai sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat.
Said juga tidak ketinggalan memberikan kritik terhadap beberapa tokoh politik, seperti Gibran Rakabuming, putra Jokowi, yang menurutnya didorong oleh oligarki untuk maju sebagai calon presiden.
Ia menilai bahwa jika Gibran terpilih, maka kekuasaan oligarki akan semakin kuat, dan rakyat Indonesia akan semakin terpinggirkan.
Tak hanya itu, Said juga mengkritik Presiden Prabowo Subianto, yang ia anggap sedang dikejar-kejar oleh pengaruh oligarki.
“Jika Prabowo tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam bukunya, maka dia akan menjadi paradoks,” kata Said, mengacu pada harapan bahwa Prabowo dapat memperjuangkan ekonomi yang kembali ke rakyat dan mengembalikan kedaulatan negara.
Kudeta Oligarki yang Harus Dihadapi
Said menekankan bahwa tujuan perjuangannya adalah untuk mengambil kembali negara ini dari cengkraman oligarki dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia.
Ia berharap masyarakat semakin sadar akan situasi ini dan mulai bertindak untuk melawan pengaruh oligarki yang semakin menguasai Indonesia.
“Saya berjuang agar negara ini tidak jatuh ke tangan oligarki dan Jokowi yang hanya menjadi boneka mereka,” ujar Said.
Menurutnya, jika oligarki ini terus menguasai negara, maka rakyat Indonesia akan menjadi penumpang yang harus tinggal di tanah mereka sementara oligarki meraih keuntungan dari semua sektor.
Sebagai langkah pertama, Said menyarankan untuk membongkar kekuatan oligarki dan mengidentifikasi siapa saja yang berperan dalam memajukan kepentingan mereka.
Ia berharap masyarakat lebih sadar tentang hal ini dan mendukung perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat.
“Jokowi dan oligarki harus dikalahkan, dan kita harus memulihkan negara ini untuk kepentingan rakyat,” pungkas Said Didu.
Sumber: PorosJakarta
