HUKUM KRIMINAL

Publik Dibikin Heboh 5 Perusahaan Judi Berizin: Seret Mantan Bos BKPM hingga Hakim PN Jakut!

DEMOCRAZY.ID
November 18, 2024
0 Komentar
Beranda
HUKUM
KRIMINAL
Publik Dibikin Heboh 5 Perusahaan Judi Berizin: Seret Mantan Bos BKPM hingga Hakim PN Jakut!



DEMOCRAZY.ID - Mungkin banyak yang belum tahu, Indonesia bukan hanya surganya judi online (judol) ilegal. 


Praktik judi online (judol) bahkan judi darat (judar) legal alias berizin, diduga banyak sekali. Sehingga mereka bebas beroperasi, tak tersentuh hukum


Pintu masuknya ternyata lewat aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berkode 92000 yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).


Akun media sosial (medsos) X, yakni @mazzini_gsp mencatat lima perusahaan judi online dan judi darat (judar) yang memiliki izin resmi beroperasi di Indonesia. 


Kelima perusahaan itu mengempit Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 92000 pada 2018-2019.


Di mana, NIB dengan KBLI 23000 itu, dikeluarkan ketika BKPM dipimpin Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong (27 Juli 2016-23 Oktober 2019).


Selanjutnya akun @mazzini_gsp membeberkan lima perusahaan judi online dan judi darat itu, sebagai berikut: 


1. PT. Gateway Guna Selaras, pada 12 Desember 2018 terbit NIB: 8120117292273

2. PT. Patron Aptika Utama, pada 17 Desember 2018 terbit NIB: 8120217200077

3. PT. Value Cipta Gemilang, pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120406191971

4. PT. Proteksi Dunia Emas, pada 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120302240066

5. PT. Protokol Sasana Janawi, 28 Desember 2018 terbit NIB: 9120101101889


Dari kelima perusahaan itu, PT Proteksi Dunia Emas satu-satunya yang merambah bisnis judi darat dengan perizinan mendirikan kasino.


Sebanyak 4 perusahaan judol dan judar ini, diberikan legalitas hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut). Yakni: 


1. PT. Value Cipta Gemilang dikabulkan Mei 2019

2. PT. Proteksi Dunia Emas dikabulkan Agustus 2019

3. PT. Protokol Sasana Janawi dikabulkan September 2019

4. PT. Gateway Guna Selaras dikabulkan Oktober 2019


Menyangkut perizinan ini, akun @mazzini_gsp menyebut peran hakim tunggal DIS yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.


Sedangkan legalitas hukum dari PT Patron Aptika Utama diputuskan SB selaku hakim tunggal di PN Jakut pada Mei 2019. Saat ini, SB menjabat sebagai hakim tinggi pemilah perkara di Mahkamah Agung (MA).


Sejatinya, pintu masuk legalitas perusahaan judi online di Indonesia lewat BLI 92000 yang dikeluarkan BKPM (saat ini Kementerian Investasi/BKPM), pernah disorot Gerakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR).


"Kami menemukan satu kode resmi yang berkekuatan hukum krusial yang melegalkan praktik perjudian di Indonesia. Kami minta Presiden Prabowo mencabut KBLI 92000," kata Yudi Syamhudi Suyuti, salah satu inisiator Gerakan PPBR di Jakarta, dikutip Senin (18/11/2024).


Yudi bilang, KBLI 92000 bak kode rahasia untuk melegalkan segala bentuk perjudian dan pertaruhan. 


Golongan ini mencakup penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off tracking beating dan kegiatan kasino termasuk floating casino.


Masih kata Yudi, KBLI 92000 dikeluarkan berdasarkan keputusan pemerintah yang ditandatangani Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto pada 15 September 2020.


Kemudian, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dan dicatatkan dalam berita acara negara nomor 1084.


Dan, salinannya sesuai aslinya yaitu dari BPS ditandatangani Kepala Biro Masyarakat dan Hukum, Endang Retno Sri Subiyandani menjadi Lampiran Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).


“Diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online, maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum. Karena telah dilegalkan," kata Yudi.


Di negeri ini, katta Yudi, segala bentuk perjudian, baik online atau offline, adalah perbuatan melanggar hukum. 


Misalnya KUHAP pasal 303 jelas melarang segala bentuk perjudian atau pertaruhan. Dan, tidak ada perjudian yang dilegalkan.


[DOC]



Sumber: Inilah

Penulis blog