DEMOCRAZY.ID - Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten milik Sugiato Kusuma alias Aguan, kembali jadi sorotan karena dituding melanggar konstitusi. Presiden Prabowo subianto perlu meninjau-ulang, bila perlu PSN-nya dicabut. Mantan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas menilai, PSN di PIK 2 menggambarkan betapa pemerintah lebih melindungi dan mengedepankan kepentingan pengusaha, ketimbang kepentingan rakyat banyak. Kebijakan seperti itu jelas-jelas melanggar UU 1945 atau konstitusi. "Padahal, konstitusi menegaskan, tugas negara adalah melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Bukan terlalu melindungi kepentingan pengusaha, sementara rakyat kecil dibiarkan terlantar," imbuhnya, Jakarta, Senin (18/11/2024). Dia bilang, saat ini, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingan kelompok tertentu saja, dan mengabaikan yang lainnya. Posisinya haruslah mengarah
DEMOCRAZY.ID - Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten milik Sugiato Kusuma alias Aguan, kembali jadi sorotan karena dituding melanggar konstitusi. Presiden Prabowo subianto perlu meninjau-ulang, bila perlu PSN-nya dicabut. Mantan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas menilai, PSN di PIK 2 menggambarkan betapa pemerintah lebih melindungi dan mengedepankan kepentingan pengusaha, ketimbang kepentingan rakyat banyak. Kebijakan seperti itu jelas-jelas melanggar UU 1945 atau konstitusi. "Padahal, konstitusi menegaskan, tugas negara adalah melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Bukan terlalu melindungi kepentingan pengusaha, sementara rakyat kecil dibiarkan terlantar," imbuhnya, Jakarta, Senin (18/11/2024). Dia bilang, saat ini, pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kepentingan kelompok tertentu saja, dan mengabaikan yang lainnya. Posisinya haruslah mengarah