DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata banyak menuai komentar pedas.
Salah satunya adalah dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu menilai bahwa program yang dibuat oleh Gibran sudah terlalu basi.
Menurutnya program seperti itu pernah diluncurkan oleh Wakil Presiden Soedharmono pada tahun 1988.
Saat itu Soedharmono membuat posko pengaduan yang bisa disampaikan lewat Kotak Pos 5.000.
Selain itu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meluncurkan program yang sama dengan Kotak Pos dan juga SMS 9949.
"Langkah Mundur 36 tahun. Pengaduan masyarakat seperti ini sdh dimulai thn 1988, wakil Presiden Soedharmono sdh membuat hal yg sama dg Kotak Pos 5.000 dan Presiden SBY melakukan hal yg sama dg Kotak Pos dan SMS 9949," tulis Said Didu lewat cuitan di akun Twitternya, Kamis (14/11/2024).
Dan pada saat itu pengaduan masyarakat ini dilakukan lewat alat komunikasi, bukan datang langsung ke posko seperti yang dibuat oleh Gibran.
"Keduanya dilakukan lewat alat komunikasi - bukan datang secara langsung," imbuhnya.
Tak hanya itu, Said Didu juga menilai bahwa program Lapor Mas Wapres ini tidak efesien dan juga tidak efektif.
Karena saat ini pemerintah sudah menyiapkan apparat dan juga perangkat di setiap daerah untuk menampung laporan masyarakat.
"Negara sdh menyiapkan perangkat dan aparat utk menampung laporan masyarakat di sktr 10.000 Kantor dan dilayani oleh sktr 250.000 pegawai yg tersebar di 7.288 Kecamatan, 514 Kabupaten/Kota, dan 38 Provinsi," paparnya.
Lebih lanjut Said Didu menilai bahwa program Lapor Mas Wapres ini hanyalah sebagai gimmick dan pencitraan saja.
Gibran dinilai membuat program Lapor Mas Wapres untuk pencitraan diri karena kondisi rakyat Indonesia yang semakin buruk saat di era kepemimpinan Jokowi.
"Ini dilakukan utk pencitraan diri karena kondisi rakyat hasil kerja mantan Presiden Jokowi sbb : (1) IQ rata-rata pddk 78 - sedikit di atas orang utan dan setara dg Timur Leste, (2) sktr 60 % pendidikan rakyat hanya sampai SD, (3) penduduk miskin dan hampir miskin sktr 25 juta, (4) kecanduan bansos dan sogokan politik, (5) pecandu pinjol judol, dan narkoba, (6) penikmat tik-tok, istagram dan medsos lain," ujar Said Didu.
Program Lapor Mas Wapres ini juga dinilai merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Dinasti Jokowi.
Dengan adanya program ini, justru bisa membuat sinar Presiden Prabowo di depan masyarakat menjadi meredup.
Sehingga banyak rakyat yang menilai bahwa mereka tetap membutuhkan keberlanjutan dari dinasti Jokowi.
"Program OLIGARKI untuk melanggengkan kekuasaan DINASTI JOKOWI. Program ini ditujukan utk meredup sinar Presiden Prabowo di depan rakyat mayoritas kelas bawah shg seakan sebagian besar rakyat seakan butuh keberlanjutan dinasti JOKO WIDODO. Oligarki sangat berkeinginan melanjutkan pemerintahan BONEKA mereka lewat keberlanjutan DINASTI JOKO WIDODO," pungkas Said Didu.
PROGRAM LAPOR MAS WAPRES LANGKAH MUNDUR 36 TAHUN.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 13, 2024
1) *Langkah Mundur 36 tahun*. Pengaduan masyarakat seperti ini sdh dimulai thn 1988, wakil Presiden Soedharmono sdh membuat hal yg sama dg Kotak Pos 5.000 dan Presiden SBY melakukan hal yg sama dg Kotak Pos dan SMS 9949.…
Sumber: PojokSatu
