Prabowo dan Imbal Jasa: 'Waktunya Bertindak Tegas Terhadap Gibran dan Jokowi'

Prabowo dan Imbal Jasa: 'Waktunya Bertindak Tegas Terhadap Gibran dan Jokowi'

Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Ikhtisar:

Dalam artikel ini, penulis mengemukakan pandangan yang menyarankan agar Prabowo, sebagai Presiden terpilih, memberikan balasan atas dukungan yang diterima dari kelompok oposisi. 

Salah satu bentuk imbal jasa yang dianggap logis dan adil adalah dengan segera memproses hukum terhadap Gibran dan Jokowi dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Langkah ini diharapkan bisa memperkuat kredibilitas Prabowo di mata para pendukungnya dan menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum.

Pengantar:

Artikel ini mencatat beberapa tokoh penting yang hadir dalam orasi kebangsaan yang digelar di White House Pejaten, Jakarta, pada 9 November 2024. 

Orasi tersebut bertajuk “Ada Apa dengan Prabowo?”, dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih bahwa balasan atas kontribusi dukungan oposisi harus segera diberikan. 

Salah satu seruan utama adalah agar Prabowo segera memulai proses hukum terhadap Gibran dan Jokowi, yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Pendahuluan:

Tidak semua pihak yang memberikan dukungan kepada calon presiden atau calon kepala daerah mengharapkan imbal jasa berupa jabatan atau proyek. 

Banyak aktivis dan masyarakat yang lebih menekankan pentingnya pemimpin yang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, tanpa harus terikat pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

Dalam konteks ini, banyak pendukung oposisi, khususnya yang telah lama menentang pemerintahan Jokowi, berharap agar Prabowo sebagai Presiden memberikan keadilan melalui tindakan hukum terhadap mereka yang dianggap telah mencederai hukum dan moralitas negara.

Alih Dukungan:

Pergeseran dukungan dari Prabowo ke Anies Baswedan pada Pilpres 2024 terjadi karena banyak kalangan yang menilai Anies memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam mengelola pemerintahan. 

Sebaliknya, Prabowo dianggap telah “menghamba” kepada Jokowi dengan menerima posisi Menteri Pertahanan setelah dua kali kalah dalam Pilpres. 

Para mantan pendukung Prabowo kini merasa kecewa dengan sikapnya yang dianggap tidak konsisten dan mendukung praktik-praktik politik yang berbau nepotisme dan korupsi.

Jejak Kepemimpinan Jokowi:

Jokowi, selama masa kepemimpinannya, telah disorot oleh publik karena berbagai dugaan pelanggaran hukum, mulai dari penggunaan ijazah palsu hingga terlibat dalam praktik nepotisme melalui dukungan politik kepada anak-anaknya, Gibran dan Kaesang. 

Beberapa peristiwa hukum yang terjadi, seperti tragedi KM 50 dan kematian sejumlah petugas KPPS pada Pemilu 2019, juga turut memperburuk citra kepemimpinan Jokowi di mata publik.

Prabowo dan Imbal Jasa Oposan:

Para aktivis yang mendukung Prabowo berharap agar Presiden yang baru ini tidak hanya mengandalkan dukungan politik untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga menuntaskan kasus-kasus hukum yang melibatkan Gibran dan Jokowi. 

Mereka meminta agar Prabowo, yang kini memegang jabatan tertinggi di negara ini, menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum dengan segera mengambil langkah-langkah hukum terhadap mantan Presiden Jokowi dan putranya Gibran, yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berat.

Refleksi dan Antipati terhadap Gibran dan Jokowi:

Persepsi publik terhadap Jokowi dan Gibran sangat terbagi, terutama di kalangan pendukung oposisi. 

Banyak yang merasa bahwa Jokowi dan Gibran telah berkhianat terhadap bangsa dan negara dengan memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi dan keluarga. 

Meskipun demikian, ada pula yang berpendapat bahwa Prabowo, yang semula mengkritik pemerintahan Jokowi, kini malah terlihat lebih mendekatkan diri kepada penguasa dan menerima posisi yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan.

Kesimpulan:

Prabowo harus segera memberi balasan kepada para pendukung oposisi yang telah memberikan kontribusi dalam memenangkan Pilpres 2024.

Salah satu bentuk balasan yang paling diharapkan adalah dengan menegakkan hukum terhadap mereka yang dianggap melanggar hukum dan merusak integritas negara, seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran. 

Langkah ini akan memberikan kejelasan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan terjebak dalam praktik nepotisme dan korupsi, serta akan memperkuat legitimasi kepemimpinannya sebagai Presiden. ***