DEMOCRAZY.ID - Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12 persen di tengah penurunan daya beli masyarakat. Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Bagi Partai Buruh dan KSPI, kata Said, kebijakan ini mirip dengan gaya kolonial yang membebani rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak. "Kenaikan upah minimum yang mungkin hanya berkisar 1%-3% tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat," kata Said dikutip Selasa (19/11/2024). Menurutnya, kenaikan pajak yang tak sejalan dengan kenaikan upah maka daya beli masyarakat akan merosot dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” ujar Said....
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12 persen di tengah penurunan daya beli masyarakat. Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Bagi Partai Buruh dan KSPI, kata Said, kebijakan ini mirip dengan gaya kolonial yang membebani rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak. "Kenaikan upah minimum yang mungkin hanya berkisar 1%-3% tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat," kata Said dikutip Selasa (19/11/2024). Menurutnya, kenaikan pajak yang tak sejalan dengan kenaikan upah maka daya beli masyarakat akan merosot dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor ekonomi yang akan terhambat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. “Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” ujar Said....