Poltracking 'Bongkar' Grup Chat Persepi Soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen, Semua Sudah Diatur?

DEMOCRAZY.ID - Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.

Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024

Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.

Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

“Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.

Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

“Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.

Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.

“Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.

“Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.

Sebut Poltracking ditarget sejak awal

Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.

“Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.

Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. 

Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.

“Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.

Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.

Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

Jawaban Persepi 

Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).

Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  

"Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking," kata dia. 

Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 

"Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota," kata Saiful. 

Duduk perkara 

Sebelumnya, Poltracking disanksi karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. 

Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. 

Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.

Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

Sumber: Kompas