DEMOCRAZY.ID - Petisi Masyarakat Jakarta Anti-Korupsi (PMJAK) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (15/11/2024). Mereka meminta komitmen KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi e-KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung. Juga dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan saat Rano Karno menjabat Gubernur Banten. Diketahui, saat ini Pramono Anung dan Rano Karno sedang berduet sebagai pasangan calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. "Kami datang ke KPK untuk mendesak KPK memastikan skandal kasus e-KTP yang menyeret nama Pramono Anung dan skandal kasus pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten yang menyeret nama Rano Karno. Ini untuk mendapatkan kepastian hukum," jelas Ketua PMJAK, Hasan Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/11/2024). Ia mengatakan, PMJAK sudah melayangkan surat ke KPK pada 6 November 2024. Namun, KPK belum memberi jawaban atas penanganan skandal tersebut. "Jadi, ini adalah desakan kami. Dan k
DEMOCRAZY.ID - Petisi Masyarakat Jakarta Anti-Korupsi (PMJAK) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (15/11/2024). Mereka meminta komitmen KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi e-KTP yang diduga melibatkan Pramono Anung. Juga dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan saat Rano Karno menjabat Gubernur Banten. Diketahui, saat ini Pramono Anung dan Rano Karno sedang berduet sebagai pasangan calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. "Kami datang ke KPK untuk mendesak KPK memastikan skandal kasus e-KTP yang menyeret nama Pramono Anung dan skandal kasus pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten yang menyeret nama Rano Karno. Ini untuk mendapatkan kepastian hukum," jelas Ketua PMJAK, Hasan Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/11/2024). Ia mengatakan, PMJAK sudah melayangkan surat ke KPK pada 6 November 2024. Namun, KPK belum memberi jawaban atas penanganan skandal tersebut. "Jadi, ini adalah desakan kami. Dan k