DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti menurunnya kualitas Pilkada 2024.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatiannya, dimulai dari debat cakada yang jadi arena kericuhan, dugaan cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.
"Artinya apa? Artinya secara umum kelihatan pilkada kita merosot dari substansinya," ujar Ray secara virtual dalam diskusi publik bertajuk 'Pilkada 2024: Brutalitas Pelanggaran Konstitusi melalui Intervensi Jokowi dan Kriminalisasi Oposisi', dipantau di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Dia pun menawarkan sejumlah solusi perbaikan. Pertama, harus ada pemikiran dan keinginan yang kuat untuk evaluasi terhadap keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Evaluasi keberadaan Bawaslu, apakah itu masih signifikan atau enggak. Kedua adalah menghentikan segala bentuk keterlibatan aparat, baik kepolisian dan ASN dalam konteks pilkada," tegasnya.
Ray menambahkan, selain Bawaslu perlu juga ada evaluasi bagi TNI/Polri.
Bukan cuma dugaan tidak netral, turut juga meramaikan isu mengenai upaya mengkriminalisasikan lawan politik.
"Karena pada kenyataannya netralitas mereka pada pemilunya ada, tapi pada saat yang sama upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik dari kelompok tertentu terlihat seperti sekarang ini terjadi," ungkap dia.
"Termasuk di dalamnya mengevaluasi kinerja dari Kapolri yang sekarang pak Sigit. Di era sekarang kita melihat pak Sigit itu banyak sekali berfungsi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tugas pokok mereka. (Sehingga perlu dipertanyakan) apakah pak Sigit ini masih layak dipertahankan atau tidak, atau kita butuh kapolri baru yang lebih sensitif, lebih peduli pada peningkatan kualitas demokrasi," lanjutnya.
Ray menegaskan bila ada demokrasi yang sehat, maka akan berdampak terhadap peningkatan kualitas dan profesionalitas dari institusi polri.
Tapi dia pesimistis, jika melihat keadaan sekarang. Ia menduga polisi akan lebih 'keras' seperti era Orde Baru.
"Sekarang saja sudah mulai polisi (berada) di bawah Menkopolkam. Makanya kalau tidak ada demokrasinya dan polisinya makin begini, ya mungkin polisinya akan kembali seperti zaman Orde Baru, di mana polisi itu dianggap sebagai angkatan kelima adik dari angkatan bersenjata," ucap Ray.
Sumber: Inilah
