'Pikiran dan Kehendak Rakyat Itu Jernih, Mengapa Penguasa Tak Suka?'

'Pikiran dan Kehendak Rakyat Itu Jernih, Mengapa Penguasa Tak Suka?'

Sejak dulu, rakyat selalu menyuarakan keinginan mereka untuk memiliki pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, jujur, dan adil. 

Mereka menginginkan negara yang benar-benar berdaulat, tanpa adanya pengaruh dari kepentingan pihak luar atau “negara dalam negara” yang merusak kedaulatan. 

Selain itu, mereka berharap agar sumber daya manusia dan alam yang dimiliki negeri ini dikelola untuk kesejahteraan rakyat sendiri, bukan untuk kepentingan asing. 

Namun, ironisnya, keinginan yang begitu sederhana dan lurus ini justru kerap dianggap sebagai ancaman oleh penguasa.

Rakyat Menginginkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi

Korupsi adalah musuh utama dari cita-cita rakyat untuk hidup sejahtera. Sebuah pemerintahan yang korup tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak sistem dan nilai-nilai bangsa. 

Korupsi menyebabkan kekayaan negara bocor, layanan publik menjadi buruk, dan rakyat kecil yang seharusnya dilayani justru terpinggirkan. 

Rakyat sadar bahwa tanpa memberantas korupsi, mustahil tercipta pemerintahan yang benar-benar melayani.

Namun, ketika rakyat menuntut pemerintahan yang bebas dari korupsi, justru mereka dianggap meresahkan. 

Penguasa yang berafiliasi atau memiliki relasi dengan mereka yang korup merasa terancam dan khawatir bahwa tuntutan rakyat ini bisa menggoyahkan kedudukan mereka. 

Penguasa, yang seharusnya mendengarkan rakyat, justru merasa nyaman melindungi kepentingan kelompok tertentu daripada berfokus pada kebaikan bersama.

Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Rakyat mendambakan penegakan hukum yang tidak memihak dan tidak mengenal kasta, di mana hukum berdiri sama rata tanpa pengecualian. 

Mereka ingin melihat keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa adanya “orang-orang kebal hukum” yang sulit disentuh hanya karena kedudukan, kekayaan, atau pengaruh politiknya.

Rakyat mengerti bahwa hukum yang tegas dan adil adalah fondasi dari negara yang maju, aman, dan tenteram.

Namun, penguasa sering kali enggan menegakkan hukum dengan prinsip keadilan yang sejati. Hal ini karena hukum yang tegas dan adil akan mengurangi ruang gerak bagi mereka yang memiliki kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. 

Ketika rakyat mendesak penegakan hukum yang transparan, penguasa merasa itu mengancam stabilitas mereka. 

Maka tidak mengherankan jika suara rakyat yang ingin hukum tegak sering kali dibungkam atau dianggap sebagai sikap oposisi yang tidak konstruktif.

Kedaulatan Negara Tanpa Campur Tangan Asing

Rakyat ingin negara yang berdaulat, di mana setiap kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa sendiri, bukan kepentingan negara lain. 

Mereka berharap bahwa kedaulatan tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Negara dalam negara—baik itu dalam bentuk pengaruh asing atau kekuatan politik domestik yang melayani kepentingan lain—harus dihapuskan agar kedaulatan bisa terjaga.

Namun, kedaulatan yang kokoh membuat penguasa harus bertindak dengan lebih bertanggung jawab terhadap rakyat, tanpa banyak ruang untuk mengorbankan kesejahteraan publik demi hubungan dengan pihak asing. Hal inilah yang membuat penguasa tidak suka jika rakyat menuntut kedaulatan sejati. 

Dengan ketergantungan pada kepentingan asing, penguasa sering merasa lebih leluasa mendapatkan keuntungan jangka pendek, meskipun hal itu merugikan masa depan bangsa.

Sumber Daya untuk Kesejahteraan Rakyat Sendiri

Rakyat ingin agar kekayaan alam dan sumber daya manusia negeri ini digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan mereka. 

Indonesia kaya dengan sumber daya alam, dan rakyat mengerti bahwa jika sumber daya ini dikelola dengan bijak, mereka tidak perlu merasakan kesulitan. 

Sayangnya, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ini kerap dikuasai oleh asing atau kelompok elit tertentu, sementara rakyat hanya mendapat sisa-sisanya. Rakyat menyadari bahwa hal ini adalah masalah mendasar yang harus segera diubah.

Namun, tuntutan ini dianggap “mengganggu” oleh penguasa. Ketika rakyat meminta agar sumber daya dialokasikan untuk kesejahteraan mereka, penguasa menganggap itu sebagai tuntutan yang sulit. 

Sering kali, mereka lebih memilih bersekutu dengan pihak asing atau elit lokal yang memiliki modal besar, meskipun dampaknya jelas merugikan rakyat.

Pemimpin Berkualitas Tinggi dengan Pengabdian Tulus

Rakyat mendambakan pemimpin yang berintegritas tinggi, memiliki visi yang jelas, dan sepenuhnya berdedikasi untuk mengabdi pada rakyat. 

Mereka ingin pemimpin yang tidak hanya memikirkan pencapaian jangka pendek atau popularitas, tetapi yang benar-benar bekerja untuk memperbaiki kehidupan mereka. 

Rakyat berharap pemimpin-pemimpin mereka adalah sosok yang rela berkorban demi bangsa dan negara, yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sayangnya, bagi sebagian penguasa, permintaan ini terasa “berlebihan”. Banyak pemimpin yang lebih tertarik dengan pencitraan, politik praktis, atau menjaga kedudukan, sehingga mereka enggan memenuhi tuntutan rakyat untuk pengabdian yang tulus. 

Kualitas kepemimpinan dan integritas yang dituntut rakyat ini justru kerap dianggap sebagai bentuk “oposisi” yang melemahkan mereka.

Mengapa Penguasa Tak Suka?

Pada intinya, penguasa tidak suka jika rakyat memiliki pikiran yang jernih, karena hal itu mengancam kenyamanan dan kemapanan mereka. 

Pikiran rakyat yang jernih, kritis, dan berorientasi pada kebaikan bersama menuntut perubahan yang nyata dan mengingatkan penguasa akan janji-janji yang belum ditepati. 

Rakyat yang berpikiran jernih tidak mudah dihasut atau dialihkan dengan pencitraan, dan inilah yang paling ditakuti penguasa.

Tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, kedaulatan, sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, dan pemimpin berintegritas bukanlah tuntutan yang mustahil. 

Ini adalah keinginan yang sangat mendasar dan sejatinya adalah hak yang memang layak didapatkan oleh rakyat. 

Pemerintah yang sejati seharusnya melihat tuntutan rakyat ini sebagai panduan untuk bekerja lebih baik, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari atau dilemahkan.

Jika penguasa benar-benar memahami dan menghargai makna dari “pikiran rakyat itu jernih,” mereka akan menyadari bahwa semua tuntutan ini adalah wujud dari kecintaan rakyat terhadap bangsa ini. 

Dan penguasa yang mencintai rakyatnya seharusnya mengupayakan agar setiap keinginan ini terwujud.

Sumber: FusilatNews