DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjdar Laksmana Bonaprapta menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Presiden Ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut dinilai harus dilakukan untuk mengusut dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi putra Jokowi dan adik Gibran, Kaesang Pangarep. "Bukan bisa, harus (diperiksa KPK),” kata Gandjar kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024). Dia menegaskan KPK tidak bisa langsung menyimpulkan tidak ada gratifikasi pada penggunaan jet pribadi Kaesang tanpa pemeriksaan terhadap Jokowi dan Gibran. "Kan ada yang belum diperiksa, ya belum dipanggil. Bagaimana mungkin sampai pada satu kesimpulan, padahal ada yang belum dipanggil, ada yang belum diminta keterangan?" ujar Gandjar. Sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK tetap menelaah laporan dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pr
DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjdar Laksmana Bonaprapta menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Presiden Ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut dinilai harus dilakukan untuk mengusut dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi putra Jokowi dan adik Gibran, Kaesang Pangarep. "Bukan bisa, harus (diperiksa KPK),” kata Gandjar kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024). Dia menegaskan KPK tidak bisa langsung menyimpulkan tidak ada gratifikasi pada penggunaan jet pribadi Kaesang tanpa pemeriksaan terhadap Jokowi dan Gibran. "Kan ada yang belum diperiksa, ya belum dipanggil. Bagaimana mungkin sampai pada satu kesimpulan, padahal ada yang belum dipanggil, ada yang belum diminta keterangan?" ujar Gandjar. Sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK tetap menelaah laporan dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pr