DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tidak terburu-buru menghapus Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Menurut mereka, meskipun sistem ini memiliki berbagai kelemahan, tujuan awalnya untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan masih sangat relevan dan perlu diperbaiki, bukan dihilangkan begitu saja. “Pernyataan Wapres Gibran yang akan menghapus PPDB Zonasi kesannya tergesa-gesa dan reaksioner. Jangan asal menghapus tanpa kajian akademik yang objektif dan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11/2024). Masalah PPDB Zonasi yang Perlu Dievaluasi P2G mengakui bahwa PPDB Zonasi masih memiliki sejumlah masalah signifikan setelah tujuh tahun diterapkan, seperti: Ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di berbagai wilayah. Pelaksanaan yang kurang berbasis analisis demografis siswa dan geografis akses sekolah. Praktik mani
DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tidak terburu-buru menghapus Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Menurut mereka, meskipun sistem ini memiliki berbagai kelemahan, tujuan awalnya untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan masih sangat relevan dan perlu diperbaiki, bukan dihilangkan begitu saja. “Pernyataan Wapres Gibran yang akan menghapus PPDB Zonasi kesannya tergesa-gesa dan reaksioner. Jangan asal menghapus tanpa kajian akademik yang objektif dan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11/2024). Masalah PPDB Zonasi yang Perlu Dievaluasi P2G mengakui bahwa PPDB Zonasi masih memiliki sejumlah masalah signifikan setelah tujuh tahun diterapkan, seperti: Ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di berbagai wilayah. Pelaksanaan yang kurang berbasis analisis demografis siswa dan geografis akses sekolah. Praktik mani