DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yakin wisatawan tetap berminat mengunjungi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun terdapat kekhawatiran mengenai perlambatan pembangunan infrastruktur era Presiden Prabowo Subianto.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, nimo masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi.
"Mereka ingin melihat langsung perkembangan ibu kota negara baru," ujar Akmal sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).
Akmal yakin ketertarikan masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kaltim.
Dia mengajak seluruh stakeholders untuk lebih jeli memanfaatkan peluang ini melalui pergelaran berbagai event seperti di Samarinda.
Hal ini sebagai strategi untuk menarik wisatawan yang datang ke IKN juga tertarik berkunjung ke Samarinda.
Sebagai lembaga eksekutif, Pemprov Kaltim senantiasa memperhatikan UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat dan berharap terus menjadi prioritas bagi pemimpin daerah ke depan.
"Tolong perhatikan UMKM. Inilah yang sesungguhnya menggerakkan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Akmal juga menekankan pentingnya mengembangkan UMKM dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
"Mari kita kembangkan UMKM. Beri mereka ruang yang besar untuk berkembang. Perbanyak ajang yang membangun maupun pameran untuk menampilkan produk-produk mereka," ajaknya.
Arahan kepada dinas terkait juga diberikan agar ajang yang digelar di Kaltim tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional.
"Uang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Papua, akan mengalir ke sini," cetusnya.
Sementara itu pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo berpendapat, Kaltim tidak akan terlalu terpengaruh jika terjadi kelambanan pembangunan IKN.
"Kalimantan Timur tetap memiliki potensi ekonomi yang besar," ujarnya.
Purwadi menyarankan Pemprov Kaltim agar melakukan tata kelola APBD yang berbeda dan berani.
Dengan APBD Kaltim yang mencapai Rp 25 triliun, jika dikelola dengan baik akan membuat masyarakat sejahtera.
"Saat ini, penggunaan APBD tidak terpola dengan baik," katanya.
Purwadi menyoroti APBD agar tidak banyak digunakan untuk alokasi belanja operasional pemerintahan, dan mesti diperbesar pada porsi kepentingan publik, sehingga hal tersebut menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang sehat.
Menurutnya, alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan pariwisata 10 persen.
Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah.
"Kaltim akan terus berkembang jika tata kelola pemerintahannya baik," tuntasnya.
Sumber: Kompas
