DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Penangkapan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong menjadi sorotan publik, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di media internasional.
South China Morning Post (SCMP), media terkemuka asal China, turut mengangkat berita ini dan menyoroti kemungkinan adanya unsur politisasi di balik penangkapan tersebut.
SCMP merilis artikel dengan judul provokatif, "Is Indonesia’s Prabowo playing ‘constitutional hardball’ by arresting Widodo critic?" atau "Apakah Prabowo di Indonesia bermain ‘constitutional hardball’ dengan menangkap kritikus Widodo?"
Frasa ‘constitutional hardball’ merujuk pada strategi eksploitasi konstitusi oleh pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya.
Dalam paragraf pembuka artikel tersebut, SCMP menyebutkan bahwa penangkapan Tom Lembong memicu perhatian besar, terutama karena ada kekhawatiran bahwa penangkapan ini bertujuan untuk menyasar para pengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Beberapa analis bahkan menyebut bukti yang mendasari penangkapan Lembong masih belum cukup kuat, sehingga memunculkan persepsi adanya pemaksaan dalam proses hukum tersebut.
Nicky Fahrizal, seorang analis politik, turut memberikan pandangannya dalam wawancara dengan SCMP.
Ia menyatakan, “Melihat kasus Tom Lembong, tren penggunaan alat hukum terhadap lawan politik menjadi lebih nyata, terutama jika tuduhan diajukan tanpa bukti yang kuat. Saat ini, masih ada ambiguitas dalam tuduhan korupsi terhadapnya.”
Tak hanya Nicky, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga turut angkat bicara.
Mereka menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung hingga kini belum memberikan bukti yang memadai untuk mendukung penangkapan Lembong.
Sikap ICW ini memperkuat kekhawatiran akan adanya penggunaan hukum sebagai alat politik, terutama menjelang pemilihan umum.
Sorotan dari media internasional seperti SCMP ini menambah panas perdebatan publik terkait kasus Tom Lembong dan memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai integritas proses hukum di Indonesia.
Sumber: Fajar
