DEMOCRAZY.ID - Kuasa hukum mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar mengungkapkan alasan kliennya mangkir atau tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini, Kamis (28/11/2024).
Firli Bahuri diketahui tersandung kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Ian mengatakan, Firli Bahuri tidak dapat hadir lantaran ada pengajian rutin bersama anak yatim di rumahnya.
“Kami jelaskan, bahwa kenapa pada panggilan hari ini beliau tidak hadir, ya pada saat yang bersamaan pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin. Pengajian rutin bersama anak yatim,” katanya, di wilayah Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).
Kemudian, alasan lain soal absennya Firli adalah karena hari ini, ada tahlilan. Pasalnya keponakan Firli, disebut Ian, baru saja ada yang meninggal dunia.
“Kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah 7 hari,” kata Ian.
Diketahui, Firli Bahuri kembali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, dalam pemeriksaannya di Mabes Polri.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firli tidak dapat hadir dalam pemeriksaan kali ini.
“Tersangka FB melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB, telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini,” kata Ade Safri, usai dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).
Semula, Firli Bahuri bakal dimintai keterangan di Lantai 6, Bareskrim Polri, pada Kamis (28/11/2024) sekira pukul 10.00 WIB.
Saat disinggung, soal alasan absennya Firli dalam pemeriksaan, Ade Safri mengaku tidak mengetahuinya secara detail.
“Bisa tanya langsung ke Ian Iskandar, penasihat hukumnya,” kata Ade Safri.
Ade Safri mengatakan, surat pemanggilan terhadap Firli sudah dilayangkan oleh pihaknya, sejak Rabu (20/11/2024) lalu.
Ade Safri mengatakan, alasan Firli dilakukan pemeriksaan di Mabes Polri, bukan di Polda Metro Jaya, lantaran pemeriksaan bakal dilakukan secara gabungan antara Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan penyidik Kortastipidkor Polri.
“Penanganan perkara aquo ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan penyidik Kortastipidkor Polri. Jadi tempat pemeriksaan bisa dilakukan disitu atau tempat lain yang telah ditentukan itu bisa,” terangnya.
Adapun, materi penyidikan terhadap Firli, kata Ade Safri, seputar dalam upaya pemenuhan berkas yang hingga saat ini dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI.
“Dalam rangka pemenuhan P-19 maupun hasil koordinasi penuntut umum pada Kejati DKI,” katanya.
Firli Bahuri terancam dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Serta Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Sumber: Suara