DEMOCRAZY.ID - Dalam sebuah keterangan pers yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah temuan penting mengenai praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sitorus, yang juga anggota legislatif PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pilkada kali ini bukan sekadar soal kemenangan atau kekalahan kandidat, melainkan soal “dimenangkan” dan “dikalahkan” oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga integritas proses pemilu. Menurut Sitorus, beberapa daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, termasuk gubernur, sudah disebutkan oleh para pakar hukum tata negara. Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Namun, Sitorus menambahkan bahwa kenyataannya, ada lebih banyak daerah yang terlibat dalam intervensi aparat yang tidak disebutka...
DEMOCRAZY.ID - Dalam sebuah keterangan pers yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan sejumlah temuan penting mengenai praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Sitorus, yang juga anggota legislatif PDI Perjuangan, menyatakan bahwa pilkada kali ini bukan sekadar soal kemenangan atau kekalahan kandidat, melainkan soal “dimenangkan” dan “dikalahkan” oleh pihak-pihak yang seharusnya menjaga integritas proses pemilu. Menurut Sitorus, beberapa daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, termasuk gubernur, sudah disebutkan oleh para pakar hukum tata negara. Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Namun, Sitorus menambahkan bahwa kenyataannya, ada lebih banyak daerah yang terlibat dalam intervensi aparat yang tidak disebutka...