DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyinggung sejumlah riset tentang manfaat program makan bergizi gratis bagi anak-anak.
Hal itu diungkap Budi Gunawan dalam sambutannya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah.
Awalnya, Budi menyinggung hasil riset yang dilakukan James R Flynn di 72 negara selama periode 1948 hingga 2022.
Budi mengungkap selama rentang itu Intelligence quotient (IQ) masyarakat global naik 2,2 poin akibat pemenuhan gizi.
"Gambaran dari hisel riset yang dilakukan oleh James Flynn di 72 negara memperlihatkan bahwa dalam durasi 72 tahun, dari tahun 1948 hingga tahun 2020, IQ masyarakat dunia ini naik menjadi 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang membaik," kata Budi di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Budi lalu menyingging riset The Economist edisi Juli 2024. Dalam riset tersebut, program makan bergizi gratis mampu meningkatkan IQ hingga 15 poin.
"Hal senada dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin," kata Budi.
Budi mengatakan untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut diperlukan kemampuan swasembada pangan dan energi. Kondisi swasembada di Indonesia kini disebutnya belum merata.
"Jika swasembasa ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan berkurang menjasi 1,8 persen atau berkurang 1,8 persen dari potensi pertumbuhan ekonomi nasional kita," ujarnya.
Budi lantas menyampaikan hal yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Yakni adanya ketidakstabilan politik dan keamanan.
"Terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan maupun juga tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat sepertu kasus-kasus tindak pidana judi online," ujarnya.
Budi mewanti-wanti agar pemerintah dan aparat penegak hukum fokus pada aspek kepastian hukum. Khususnya dalam menghadapi beberapa praktik kejahatan.
"Praktik korupitf, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti kasus-kasus tindak pidana judi online," ujarnya.
Budi berpesan kepada kepala daerah yang hadir agar melakukan sejumlah hal.
Pertama, terus menjalin dan meningkatkan sinergi baik itu antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di daerah.
Kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda.
"Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan Perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contoh penentuan UMP, libatkan tripartit yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah," jelasnya.
Keempat, menjamin penyediaan layanan publik yang adil merata dan tidak diskriminatif.
Kelima, pelaporan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran, serta berdampak positif bagi bangsa dan negara.
"Ketika masyarakat dilibatkan dan merasa manfaat langsung dari berbagai program-program yang dicanangkan pemerintah, mereka akan mendukung dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk membantu menjaga stabilitas di daerah masing-masing," ujarnya.
Sumber: Detik
