DEMOCRAZY.ID - Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, jika pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025, pertanda APBN sedang 'kere keriting' alias miskin banget. "Mengapa bisa kere keriting? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang membuat pasak besar? Utang pemerintah yang menyebabkan untuk bayar bunga dan cicilan pokok, sangat besar," kata Salamuddin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Tak berhenti di situ, Pemerintah masa lalu diduga gagal mendistribusikan subsidi secara tepat sasaran. Terutama subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), subsidi LPG 3 kg, dan over supply listrik yang mengakibatkan pembayaran subsidi dan kompensasi listrik terus membengkak. "Ini bukan masalah uang semata tapi kesalahan sistem," kata dia. Apa penyebab paling fundamental APBN kere keriting? Kata Salamuddin, karena sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) y
DEMOCRAZY.ID - Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut, jika pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025, pertanda APBN sedang 'kere keriting' alias miskin banget. "Mengapa bisa kere keriting? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang membuat pasak besar? Utang pemerintah yang menyebabkan untuk bayar bunga dan cicilan pokok, sangat besar," kata Salamuddin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Tak berhenti di situ, Pemerintah masa lalu diduga gagal mendistribusikan subsidi secara tepat sasaran. Terutama subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), subsidi LPG 3 kg, dan over supply listrik yang mengakibatkan pembayaran subsidi dan kompensasi listrik terus membengkak. "Ini bukan masalah uang semata tapi kesalahan sistem," kata dia. Apa penyebab paling fundamental APBN kere keriting? Kata Salamuddin, karena sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) y