DEMOCRAZY.ID - Aksi buang susu 200 ton/hari dari peternak sapi perah rakyat serta pengepul, merupakan bukti bahwa pemerintah belum berpihak kepada rakyat kecil. Ada diskriminasi kebijakan yang mendera peternak sapi rakyat. Seperti disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyebut, fenomena buang susu ratusan ton dari peternak sapi perah rakyat, lantaran susunya tidak terserap industri pengolahan susu (IPS), merupakan akumulasi masalah yang pada akhirnya meledak. "Kebijakan itu harus pro rakyat jangan sampai bikin susah. Giliran impor susu, pajaknya dibebaskan. Sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek,” tegas Daniel, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Dalam perkara susu ini, Daniel mempertanyakan kontrol dari pemerintah saat ini, diniainya kurang tanggap. Karena, keran impor susu dari Australia dan Selandia Baru, dibuka seluasnya. Pajak susu impor dari kedua negara itu, yang menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dibeb
DEMOCRAZY.ID - Aksi buang susu 200 ton/hari dari peternak sapi perah rakyat serta pengepul, merupakan bukti bahwa pemerintah belum berpihak kepada rakyat kecil. Ada diskriminasi kebijakan yang mendera peternak sapi rakyat. Seperti disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyebut, fenomena buang susu ratusan ton dari peternak sapi perah rakyat, lantaran susunya tidak terserap industri pengolahan susu (IPS), merupakan akumulasi masalah yang pada akhirnya meledak. "Kebijakan itu harus pro rakyat jangan sampai bikin susah. Giliran impor susu, pajaknya dibebaskan. Sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek,” tegas Daniel, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Dalam perkara susu ini, Daniel mempertanyakan kontrol dari pemerintah saat ini, diniainya kurang tanggap. Karena, keran impor susu dari Australia dan Selandia Baru, dibuka seluasnya. Pajak susu impor dari kedua negara itu, yang menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dibeb