DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Aksi buang susu 200 ton/hari dari peternak sapi perah rakyat serta pengepul, merupakan bukti bahwa pemerintah belum berpihak kepada rakyat kecil. Ada diskriminasi kebijakan yang mendera peternak sapi rakyat.
Seperti disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyebut, fenomena buang susu ratusan ton dari peternak sapi perah rakyat, lantaran susunya tidak terserap industri pengolahan susu (IPS), merupakan akumulasi masalah yang pada akhirnya meledak.
"Kebijakan itu harus pro rakyat jangan sampai bikin susah. Giliran impor susu, pajaknya dibebaskan. Sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek,” tegas Daniel, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Dalam perkara susu ini, Daniel mempertanyakan kontrol dari pemerintah saat ini, diniainya kurang tanggap.
Karena, keran impor susu dari Australia dan Selandia Baru, dibuka seluasnya.
Pajak susu impor dari kedua negara itu, yang menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dibebaskan.
Alhasil, harga susu impor lebih murah 5 persen ketimbang susu lokal.
Karena lebih murah, tentu saja, IPS lebih memilih untuk memborong usu impor untuk bahan baku di pabriknya. Kuota pembelian susu lokal, pelan-pelang dikurangi.
Padahal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2018 telah mewajibkan, agar perusahaan pengolahan susu bekerja sama dengan koperasi peternak rakyat untuk menyerap susu sapi perah.
Namun fakta di lapangan, kata Daniel, perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak lokal, kurang dari 20 persen.
Ke depan, pemerintah harus mengevaluasi aturan pembebasan bea masuk dan pajak untuk susu impor.
Aksi mandi susu yang dilakukan peternak sapi perah lokal, menurutnya, sebagai tanda tingginya frustrasi mereka dalam menghadapi kebijakan ini.
Daniel meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dan pengendalian masuknya susu impor.
Langkah ini, kata dia penting agar tidak mengganggu pasar lokal dan melindungi peternak lokal dari dampak negatif.
“Kebijakan negara itu seharusnya memberdayakan masyarakat sendiri, bukan malah memprioritaskan negara lain saat rakyat sendiri dibuat susah karena aturan yang ada,” ucap Daniel.
“Pemerintah harus meningkatkan penyerapan produksi susu dalam negeri oleh IPS dengan memastikan produksi peternak lokal dapat diserap secara maksimal. Ini termasuk mendorong kerja sama antara peternak dan industri untuk meningkatkan kualitas susu lokal agar memenuhi standar pasar,” lanjutnya.
Jika Pemerintah tetap menjalankan bea masuk 0 persen bagi susu impor, ia meminta agar adanya insentif kepada peternak lokal untuk melindungi mereka dari kerugian.
Daniel juga menyatakan ketergantungan impor susu bakal berdampak pada ketahanan pangan nasional.
Padahal Indonesia tengah mengupayakan terciptanya swasembada atau kedaulatan pangan.
“Jika terjadi krisis global, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan susu dalam negeri karena produktivitas lokal ditekan dengan adanya impor,” kata Daniel.
Sumber: Inilah
