DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membongkar dugaan intervensi Partai Cokelat” dan modus operandinya dalam Pilkada Serentak 2024.
Bahkan, klaim dia, ‘Partai Cokelat’ itu memeriksa pendeta-pendeta dan gereja-gereja.
Pun anak buah Megawati Soekarno itu mengaitkan hal itu dengan peran mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Di lain sisi dia menduga hal ini adalah bentuk perlawanan politikus PDIP yang belum lama ini meraih gelar doktor (S3) di Universitas Indonesia.
“Dalam pandangan saya, daripada ditetapkan tersangka, lebih baik saya mendahului melakukan perlawanan. Dan itulah yang saya lakukan,” kata Hasto dalam perbincangannya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada Jumat 22 November 2024 malam yang turut dihadiri Conny Rahakundini Bakrie, akademisi sekaligus pengamat militer, Sabtu (23/11/2024).
Wawancara ini juga menyoal pertemuan Conny dengan Mr X yang diduga mempunyai akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan kepolisian.
“Conny bertemu dengan Mr X yang punya akses ke KPK dan kepolisian. Mr X ini credible dan proven. Dia meminta Conny untuk menyampaikan ke saya agar tidak usah turun memenangkan Pilkada di Sumut (Bobby Nasution, menantu Jokowi); DKI; Jatim; Jateng; dan DIY. Mr X mengatakan bahwa daerah tersebut sudah diatur dan calon Pak Jokowi akan menang. Jadi jangan diganggu. Jika saya terus bergerak, maka status tersangka akan keluark,” ungkap Hasto.
Selain itu, ia menyebut, polisi telah menangkap Ketua DPD PDIP Papua, Hery Naap, calon Bupati Biak Numfor yang populer bagi warga setempat.
Polisi menangkapnya pada pukul 03.00 WIT dengan pengawalan 30 anggota Brimob dan tiga mobil baracuda.
“Tuduhannya mengada-ngada dan nampak nuansa politiknya. Ini sudah berlebihan,” kata Hasto nada kesal.
Kemudian tekanan terhadap calon gubernur dan wagub PDIP di Sulut, Sumut, Jateng, DKI, dan Jatim sangat tinggi.
Ia menegaskan, penggunaan instrumen negara melalui “Partai Cokelat” sudah berlebihan.
Di Sulut, klaim dia, dengan kepemimpinan Olly Dondo Kambey yang merangkul pun masih mendapat intimidasi. Intimidasi sangat kuat oleh polisi.
Bahkan pendeta-pendeta, gereja-gereja pun diperiksa dan dicek penggunaan dana hibahnya dari pemda.
Jateng, Jatim dan Sumut juga sama intimidasinya. Termasuk ancaman ke dia sebagai tersangka tidak bisa saya diamkan.
"Maka saya melakukan perlawanan dalam kapasitas sebagai anak bangsa, bukan sebagai sekjen (PDIP). Sehingga segala risiko atas pernyataan saya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya,” ungkap Hasto.
“Di Jakarta saja permainan Jokowi seperti itu. Jadi kalau Jokowi memulai dari Jakarta karena perilakunya sendiri yang haus kuasa, harus terakhiri di Jakarta,” demikian Hasto.
[VIDEO]
Sumber: MonitorIndonesia