DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Sejak awal, kalangan ekonom menilai megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang digagas eks Presiden Jokowi, minim perencanaan.
Termasuk sumber pendanaannya. Maklumlah, IKN bukan proyek receh karena perlu dana Rp466 triliun.
Kini, tampuk pemerintahan beralih ke Presiden Prabowo, potensi IKN menjadi mangkrak mendekat.
Karena itu tadi, keuangan negara tak sanggup membiayai pembangunan IKN yang masih jauh dari sempurna. Masih jauh dari layak untuk dijadikan sebuah ibu kota negara.
Alhasil, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini menjabat Kepala otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono ketiban apes.
Dia harus bersusah payah mencari duit besar untuk melanjutkan pembangunan IKN. termasuk mencari utangan ke berbagai pihak, termasuk Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).
Basuki mengtakan, pertemuan OIKN dengan ADB telah digelar untuk membahas percepatan pembangunan IKN.
Rencananya, OIKN akan menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness criteria untuk proyek-proyek strategis yang berskema loan (utang) dalam bluebook.
"Kerja sama strategis antara OIKN dengan ADB, menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan," papar Basuki di Jakarta, dikutip Rabu (27/11/2024).
Sinergi ini, kata dia, diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.
"Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara," kata Basuki.
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan, pertemuan dengan OIKN, membahas potensi dukungan selanjutnya.
Termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.
Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia.
Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif.
Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara (IKN), sebagai kota hutan yang netral karbon, Di mana, ADB telah memberikan bantuan US$5 juta, setara Rp75 miliar berbentuk bantuan teknis dan tenaga ahli.
Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, tidak tertutup kemungkinan megaproyek IKN jalan di tempat alias mangkrak. Karena sejak awal, proyek ambisius ini digarap tanpa perencanaan yang komprehensif.
Apalagi, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo pernah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk menghentikan sementara anggaran untuk infrastruktur baru. Dengan memberikan tanda bintang.
Mengandalkan investor kakap masuk ke IKN juga, bukan perkara mudah. Hingga saat ini, belum ada investor berkelas dunia yang tertarik untuk masuk.
"Sepinya investor ini membuktikan dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap lemah secara feasibility atau tidak menjanjikan," ucap Achmad Nur.
Dia menduga, ketidaksiapan pemerintah dalam menggarap proyek megatriliun itu, telah dibaca oleh para investor global.
Salah satunya, perusahaan investasi asal Jepang, Softbank yang akhirnya mundur dari IKN, beberapa waktu lalu.
Sumber: Inilah
