DEMOCRAZY.ID - Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bantuan sembako yang diberikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, layak dipersoalkan. Pasalnya, kata dia, bantuan tersebut tak layak disebut "Bantuan Wapres Gibran" jika anggarannya menggunakan APBN. "Bantuan itu layak dipersoalkan karena sembako ditempatkan di tas warna biru yang bertuliskan Bantuan Wapres Gibran. Penyebutan Bantuan Wapres Gibran sangat tak layak bila anggaran sembako itu bersumber dari APBN," kata Jamiluddin, Sabtu (30/11/2024). Menurutnya, kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi. Selain itu, kata dia, bila pemberian sembako sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, maka lebih baik itu dilakukan Kementerian Sosial. Sebab hal itu memang bagian tugas ...
Gak Etis! Kritik Gibran Bagi-Bagi Sembako Ditulis 'Bantuan Wapres', Analis: Mendegradasi Derajat Jabatan Seorang Wapres!
November 30, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bantuan sembako yang diberikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, layak dipersoalkan. Pasalnya, kata dia, bantuan tersebut tak layak disebut "Bantuan Wapres Gibran" jika anggarannya menggunakan APBN. "Bantuan itu layak dipersoalkan karena sembako ditempatkan di tas warna biru yang bertuliskan Bantuan Wapres Gibran. Penyebutan Bantuan Wapres Gibran sangat tak layak bila anggaran sembako itu bersumber dari APBN," kata Jamiluddin, Sabtu (30/11/2024). Menurutnya, kalau sembako itu didanai dari APBN, maka idealnya disebut Bantuan Pemerintah atau Bantuan Negara. Dengan begitu, bantuan itu tidak di persepsi orang sebagai bantuan pribadi. Selain itu, kata dia, bila pemberian sembako sebagai bantuan pemerintah atau bantuan negara, maka lebih baik itu dilakukan Kementerian Sosial. Sebab hal itu memang bagian tugas ...