'GAGAL Eksekusi Lapor Mas Wapres, Gibran Jadi Pengangguran Politik!'

'GAGAL Eksekusi Lapor Mas Wapres, Gibran Jadi Pengangguran Politik!'

Program aduan Gibran Rakabuming Raka bertajuk Lapor Mas Wapres merupakan perjudian kredibilitas. Jika hanya memberi harapan kosong alias harkos, siap-siap Gibran jadi pengangguran politik di 2029.

Belum sebulan resmi menjabat wakil presiden (Wapres), Gibran Rakabuming bikin gebrakan. Dibentuknya program 'pengepul' atau penampung aduan publik. Namanya 'Lapor Mas Wapres'.

Dari namanya yang nyeleneh, tak salah jika banyak pihak merasakan aroma yang aneh. 

Misalnya, program ini hanya sekadar pencitraan bagi Gibran. Aksi poles citra ini, untuk kepentingan Gibran maju di Pilpres 2029.

Wah, analisa yang terlalu jauh? Tidak juga. Kalau tak curiga justru meremehkan Gibran. 

Gerakan-gerakannya acapkali menciptakan kehebohan. Tak peduli meski harus melanggar hukum atau etika.

Sebelumnya, tak pernah ada yang menyangka Gibran bakal berpasangan dengan Prabowo Subianto dan menang mudah di Pilpres 2024.

Lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dengan mudah ditaklukkan. Aturan batas usia calon wapres minimal 40 tahun, bisa 'ditukangi' untuk melempangkan jalan Gibran yang masih berumur 36 tahun, ikutan Pilpres 2024.

Caranya, MK menambahkan norma, pejabat yang terpilih dari pemilu atau pilkada, bisa mendaftarkan diri sebagai capres atau cawapres, walaupun usianya belum 40 tahun. Yang dikenal dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Belakangan terkuak, keputusan tersebut karena campur tangan Anwar Usman yang kala itu menjadi Ketua MK. Di mana, Anwar Usman adalah suami Idawati, adik kandung Jokowi.

Karena kekerabatan ini, Anwar Usman seharusnya tidak menangani gugatan batas usia cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru. 

Aturan ini, tersemat dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf q.  

Jadi, sangat salah jika tiap langkah Gibran ini dianggap biasa-biasa saja. Ingat, dia adalah putra Jokowi yang pernyataannya seringkali tak sesuai fakta.

Misalnya, Jokowi pernah bilang tak tertarik nyapres, ternyata melintir. Untungnya menang. Pernah mengaku tak tertarik menjadi preiden 3 periode, nyatanya ada gerakan-gerakan itu.

Janji tak menambah utang negara selama memeritah, faktanya di era Jokowi, utang justru menggunung. Bahkan terbesar disbanding presiden lain. Dan masih banyak pernyataan Jokowi yang diingkari sendiri.

Jadi, sangat terbuka kemungkinan, program Lapor Mas Wapres ini, hanyalah upaya Gibran memoles citra. Apalagi, Gibran banyak disorot publik dengan berbagai kasus.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan tak yakin Gibran serius menindaklanjuti Lapor Mas Wapres.

"Saya sebenarnya malas komentari ini, karena enggak bermutu. Itu (Lapor Mas Wapres) cuma pencitraan saja, substansinya pasti enggak ada apa-apa," kata Anthony saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Keraguan Anthony bisa jadi karena Gibran bukan fiur ang bebas dari masalah. Haus diakui, sebagian dari masyarakat masih belum menerima kehadiran Gibran.

Ada saja kasus yang dilekatkan kepadanya. Mulai soal akun Fufufafa yang diduga milik Gibran. Isi akun ini dianggap tak beretika, karena menyinggung pribadi Prabowo dan keluarganya. 

Belum lagi soal kedekatannya dengan sejumlah pengusaha besar yakni Shopee, Sinar Mas dan masih banyak lainnya.

Program Lapor Mas Wapres ini, menjadi pekerjaan tambahan bagi Sekretaris Wapres (Setwapres). 

Tiap hari dibatasi 70 pelapor diterima petugas Lapor Mas Wapres di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, program Lapor Mas Wapres bentukan Gibran, cukup positif.

Selama ini, laporan atau aduan masyarakat seringkali macet tau tak terdengar oleh birokrat di daerah. Sehingga mereka membawanya ke pusat lewat Lapor Mas Wapres.

"Lapor Mas Wapres itu seperti jalan tol gitu. Berbagai informasi atau laporan masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat," ungkapnya.

Bisa jadi Trubus benar. Begitu laporan masyarakat masuk, langsung dianalisis selama 14 hari. Kemudian diserahkan kepada kementerian/Lembaga yang terkait untuk menindaklanjutinya.

"Selain itu, pelapornya akan diberikan ID dan nomor laporan. Sehingga pelapor isa mengecek sendiri perkembangan laporannya itu," jelas Trubus.

Sejatinya, kata Trubus, program Lapor Mas Wapres ini, sangat menguntungkan masyarakat khususnya di daerah. Mereka bebas melaporkan masalah pelik yang dihadapi kepada negara.

"Ya kalau saya sebagai orang kebijakan public, melihat dari kemanfaatan publiknya besar. Buktinya, jumlah laporan tiap hari cukup banyak," imbuhnya.

Pengangguran Politik

Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, sejak program Lapor Mas Wapres diresmikan pada 11 November 2024, respons publik lewat media sosial (medsos), mayoritas negatif.

Adi benar. Misalnya medsos x, dulu twitter, responsnya warganet sangat nyinyir terhadap program lapor Mas Wapres.

Bisa jadi karena netizen cukup geregetan dengan Gibran, terkait isu Fufufafa. Selain itu, respons warganet X terhadap Jokowi dan keluarganya, sangat negatif.

"Di Instagram (IG), memang muncul harapan-harapan. Tapi 80 persen responsnya negatif. Karena program aduan Gibran dianggap sama 'bae' dengan yang sebelumnya," kata Adi.

Sejatinya, program aduan Lapor Mas Wapres ini, bukan barang baru. Merupakan bentuk komunikasi dari demokrasi modern. Pernah dilakukan SBY dengan membentuk aduan lewat kotak pos atau Po Box dan SMS.

Hasilnya apa? Selama SBY berkuasa, terdapat 3,5 juta aduan lewat pesan pendek SMS (Short Message Service). Ditambah, sebanyak 115 ribu surat masuk lewat kotak pos. Lalu berapa banyak yang dieksekusi atau ditindaklanjuti? Tidak ada informasi yang bisa menjelaskannya. 

"Jadi, sejak zaman SBY itu, rakyat sudah lapor soal mafia tanah, illegal logging atau mafia tambang. Berlanjut ke era Jokowi. Saya kira, akan terulang di lapor mas wapres. Kalau sama-sama tidak ada solusi atau tak ada eksekusinya, ya sami mawon dengan yang lain," ungkapnya.

Peresmian aduan Lapor Mas Wapres oleh Gibran, menurut Adi, merupakan pertaruhan kredibilitas yang tidak main-main. 

Publik sangat menunggu pembuktikan, apakah program tersebut hanya gimmick, pencitraan atau upaya Gibran meniti jalan panjang menuju 2029.

Misalnya, kata Adi, masyarakat dari pelosok Banten mengadu kepada Gibran lewat Lapor Mas Wapres, tentang daerahnya yang belum memiliki rumah sakit (RS) yang memadai. 

Ketika ada warga yang terserang penyakit serius, harus ke Banten yang jaraknya lumayan jauh.

Atau Kabupaten Sumenep yang berada di ujungnya Pulau Madura, nasibnya tak beda karena sama-sama tak punya RS. Kalau warganya sakit serius harus ke Surabaya. Perjalanannya memakan Waktu 7-8 jam.

"Kebetulan saya dari Madura. Berkali-kali ganti presiden, gubernur hingga bupati, Sumenep tetap tak punya RS. Nah, saya bisa laporkan ini. Apakah sim salabim, besok sudah ada rumah sakit di Sumenep," ungkapnya.

Ke depan, lanjut Adi, Gibran punya kewajiban untuk menjawab keraguan publik. Apakah benar dirinya serius bisa memberikan solusi atas ribuan atau bisa ratusan ribu pengaduan masyarakat.

"Kita tunggu, Gibran Rakabuming Raka yang sorry to say, pendatang baru dalam politik, apakah mampu membantah fakta-fakta negatif itu," paparnya.

Jika Gibran mampu menunjukkan grafik terkait laporan pengaduan masyarakat yang masuk, serta jumlah laporan yang telah dieksekusi, akan sangat positif.

"Bikin grafik sampaikan ke publik. Misalnya, 1.000 laporan masuk, separuhnya bisa diesekskusi. Dari 10 ribu laporan, 80 persen sudah eksksekusi," tuturnya.

Tanpa grafik, kata dia, program pengaduan bentukan Gibran bisa membenamkan karier politik putra sulung bekas Presiden Jokowi itu.

"Jangan salahkan publik menilai Gibran sebagai pemberi harapan kosong atau harkos alias pemberi harapan palsu. Kadung ini barang disampaikan ke halayak," ungkapnya.

Tentu saja, publik tidak mau punya wapres yang membuka aduan tapi tak ada eksekusinya. Jika ini yang terjadi, siap-siap Gibran menjadi pengangguran politik di 2029.

Sumber: INILAH