DEMOCRAZY.ID - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Langkah ini ditengarai diambil untuk menambal APBN yang terbebani program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan, program MBG menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Dia mengatakan, dari studi yang dilakukan pihaknya memperkirakan, jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100 persen pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34 persen dari PDB pada tahun tersebut. “Ini melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Bahkan ketika mengunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi, yaitu sebesar 3,1 persen,” tutur Bhima dalam keterangannya diterima di Jakarta, Mi
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Langkah ini ditengarai diambil untuk menambal APBN yang terbebani program makan bergizi gratis (MBG). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan, program MBG menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Dia mengatakan, dari studi yang dilakukan pihaknya memperkirakan, jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100 persen pada 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34 persen dari PDB pada tahun tersebut. “Ini melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Bahkan ketika mengunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi, yaitu sebesar 3,1 persen,” tutur Bhima dalam keterangannya diterima di Jakarta, Mi