Demi Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo Tega 'Gadaikan' Kedaulatan NKRI kepada China?

Demi Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo Tega 'Gadaikan' Kedaulatan NKRI kepada China?

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Salah satu konflik klasik soal isu kedaulatan antara Indonesia dan China, adalah konflik kedaulatan di Laut Natuna Utara. China mengklaim, perairan Natuna Utara adalah wilayahnya, berdasarkan klaim Nine Dash Line. 

Sementara Indonesia, menyatakan wilayah perairan laut Natuna Utara adalah Wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS, dimana China juga termasuk negara anggotanya.

China masih memaksakan, wilayah kedaulatan Indonesia sebagai wilayah china. Padahal, China menjadi negara anggota UNCLOS. UNCLOS sendiri, telah membuat norma tentang batas laut hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Berdasarkan norma UNCLOS, wilayah perairan Laut Natuna Utara adalah Wilayah Indonesia. China tak memiliki secuilpun wilayah di perairan ini.

Nama Perairan Natuna Utara, digunakan untuk mengganti Laut China Selatan, agar klaim China tak mendapatkan legitimasi. Di Era Menko Maritim Rizal Ramli, kedaulatan NKRI ini benar-benar dijaga dan diperjuangkan.

Tapi sayang, di era Prabowo ini, masalah kedaulatan ini dianggap remeh, dan diposisikan receh, bisa dibarter dengan kompensasi makan siang gratis. 

Sungguh, suatu sikap politik yang tidak mencerminkan seorang Negarawan, apalagi seorang Jenderal penjaga kedaulatan Negara.

Sebagaimana diketahui, salah satu hasil lawatan Prabowo ke China adalah disepakatinya Joint Statement antara Prabowo dan Xi Jinping pada tanggal 9 November lalu.

Dalam butir 9 dengan judul “The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation” disebutkan bahwa “The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims”.

Sungguh ini merupakan babak baru, era sengketa kedaulatan yang akan diselesaikan dengan metode ‘Cincai’. 

Kesepakatan ini, menjadi dasar pengakuan adanya tumpang tindih wilayah kedaulatan antara Indonesia dan China.

Secara implisit, Indonesia telah mengakui wilayah China yang mengambil wilayah Indonesia berdasarkan klaim ‘Nine Dash Line’. 

Pada saat yang sama, Indonesia mulai melepaskan penjagaan wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan UNCLOS, yang sejatinya China juga harus tunduk karena menjadi negara yang meratifikasi dokumen UNCLOS.

Secara sederhana, saya mengambarkan dulu Indonesia dan China bersitegang karena sengketa perbatasan. 

Indonesia, dengan segala daya upaya berusaha mempertahankan wilayah kedaulatan, karena menjadi bagian dari wibawa bangsa, sekaligus menjaga kekayaan SDA di wilayah kedaulatan NKRI dari jarahan China.

Pasca kunjungan Prabowo ke China, Indonesia mengubah posisi. Mau berunding dengan China, untuk memetakan kembali wilayah kedaulatan dan batas-batasnya. 

Sudah dapat dipastikan, sebagian wilayah NKRI akan diserahkan kepada China, dengan disepakatinya sejumlah titik perbatasan wilayah baru yang akan dibahas dan disepakati oleh kedua Negara.

Ternyata, kompromi Indonesia ini ada motif. Prabowo butuh duit untuk mengeksekusi janji kampanyenya, yakni untuk memberikan makan siang gratis (makan sehat bergizi) kepada rakyat.

Sebagaimana diketahui, hasil lawatan Prabowo juga menghasilkan komitmen Pemerintah China untuk memberikan dukungan pendanaan untuk program makan siang bergizi gratis pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU Project Funding Agreement: Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia antara pemerintah Indonesia dan China.

Ternyata, bukan hanya ‘disuap’ dengan bantuan makan siang gratis. China, juga akan investasi besar-besaran, yang sejatinya adalah penjajahan gaya baru yang tidak disadari Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bahkan berbangga, sejumlah perusahaan Indonesia dan perusahaan China akan menandatangani kontrak senilai lebih dari US$ 10 miliar. 

Ini juga bagian dari hari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11).

Pasca kesepakatan Indonesia China ini, Indonesia pasti dimaki-maki oleh Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. 

Karena negara-negara tersebut, wilayahnya juga diklaim milik China berdasarkan Nine Dash Line yang tidak pernah diakui oleh dunia internasional sebagai dasar penetapan batas wilayah kedaulatan negara.

Brunei, Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam, pasti marah kepada Indonesia. Karena kesepakatan Indonesia untuk mengatur ulang wilayah yang tumpang tindih, menjadi legitimasi untuk China untuk terus mengklaim wilayah mereka berdasarkan Nine Dash Lune. ***