DEMOCRAZY.ID - Kesepakatan bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp157 triliun antara China dan Indonesia di Beijing yang mencakup sejumlah sektor, termasuk mengongkosi program makan bergizi gratis, dinilai berisiko dan bakal memberatkan Indonesia dalam jangka panjang, kata pengamat ekonomi dari Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Sebab, meminjam pepatah "tidak ada makan siang gratis", menurutnya, pemberian pinjaman itu sudah pasti ada timbal baliknya. Semisal Indonesia akan diminta "melunak" dalam hal kebijakan impor barang-barang dari China. Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping, pada Minggu (10/11), disebutkan China sepakat membantu pendanaan program makan bergizi gratis. Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) kedua negara. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan mendukung investasi bisnis dari China. Politisi yang tergabung dalam koalisi KIM Plus ini berkata bantuan
DEMOCRAZY.ID - Kesepakatan bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp157 triliun antara China dan Indonesia di Beijing yang mencakup sejumlah sektor, termasuk mengongkosi program makan bergizi gratis, dinilai berisiko dan bakal memberatkan Indonesia dalam jangka panjang, kata pengamat ekonomi dari Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Sebab, meminjam pepatah "tidak ada makan siang gratis", menurutnya, pemberian pinjaman itu sudah pasti ada timbal baliknya. Semisal Indonesia akan diminta "melunak" dalam hal kebijakan impor barang-barang dari China. Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping, pada Minggu (10/11), disebutkan China sepakat membantu pendanaan program makan bergizi gratis. Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) kedua negara. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan mendukung investasi bisnis dari China. Politisi yang tergabung dalam koalisi KIM Plus ini berkata bantuan