DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kesepakatan bernilai US$10 miliar atau setara dengan Rp157 triliun antara China dan Indonesia di Beijing yang mencakup sejumlah sektor, termasuk mengongkosi program makan bergizi gratis, dinilai berisiko dan bakal memberatkan Indonesia dalam jangka panjang, kata pengamat ekonomi dari Bright Institute Muhammad Andri Perdana.
Sebab, meminjam pepatah "tidak ada makan siang gratis", menurutnya, pemberian pinjaman itu sudah pasti ada timbal baliknya. Semisal Indonesia akan diminta "melunak" dalam hal kebijakan impor barang-barang dari China.
Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping, pada Minggu (10/11), disebutkan China sepakat membantu pendanaan program makan bergizi gratis. Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) kedua negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan mendukung investasi bisnis dari China.
Politisi yang tergabung dalam koalisi KIM Plus ini berkata bantuan teknis dan sinergi yang dapat Indonesia lakukan dengan pihak mana pun, selama selaras dengan kebijakan dan kepentingan bangsa, ada baiknya dilanjutkan.
Berapa dana yang dibutuhkan untuk makan bergizi gratis dan apakah cukup?
Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejak kampanye lalu menjadi salah satu kebijakan prioritas yang harus segera dijalankan mulai tahun depan.
Itu mengapa sejak pemerintahan Joko Widodo program makan bergizi gratis sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025. Besarannya disepakati mencapai Rp71 triliun.
Masalahnya, angka itu terbilang kecil dari perkiraan awal tim Prabowo-Gibran yang mengeklaim setidaknya membutuhkan sekitar Rp400 triliun untuk tahun pertama.
Musababnya, makan bergizi gratis bakal menyasar hampir 83 juta orang termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.
Sedangkan kalau anggarannya Rp71 triliun, hanya 12 juta hingga 14 juta (15%-17%) orang yang mendapatkan makan gratis.
Pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan sedari awal program makan bergizi gratis ini memang sudah membebani anggaran negara.
Kalau hanya mengandalkan APBN saja, menurutnya, mustahil karena keterbatasan fiskal. Karena itu tak ada jalan lain selain menarik utang baru, katanya.
"Kalau mau dihitung-hitung, jika [program makan bergisi gratis] ini didanai dari SBN atau surat utang yang diterbitkan pemerintah akan lebih berat lagi, karena harus meningkatkan tingkat suku bunga, meningkatkan profil utang pemerintah yang sudah sangat mengkhawatirkan," jelas Muhammad Andri kepada BBC News Indonesia, Selasa (12/11).
Karenanya, Andri mengaku tak kaget dengan keputusan Presiden Prabowo yang menerima investasi bisnis dari China untuk membiayai program prioritasnya tersebut.
Dalam pertemuan Prabowo dengan Presiden China, Xi Jinping disebutkan bahwa pemerintah China sepakat mendanai makan bergizi gratis lewat dukungan pendanaan yang dimuat dalam "Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia".
Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kesepakatan ini merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 miliar atau setara dengan Rp157,64 triliun.
"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi gratis di sini [China]," ujar Airlangga yang dikutip dari siaran pers.
'Tidak ada makan siang gratis'
Ekonom Muhammad Andri Perdana meyakini investasi bisnis yang diteken itu merupakan pinjaman dari korporasi atau bank-bank China.
Pinjaman tersebut, sambungnya, dialokasikan untuk mengongkosi program makan bergizi gratis selama lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Namun, meminjam pepatah "tidak ada makan siang gratis", menurutnya, pemberian pinjaman itu sudah pasti ada timbal baliknya.
"Bahkan aid [bantuan hibah] sekalipun ada tujuannya, entah itu untuk mempermudah hubungan bilateral atau dari segi foreign policy-nya memudahkan [China]. Yang pasti ada timbal baliknya," jelasnya.
Salah satu "kebijakan timbal balik" yang kemungkinan besar akan diminta China kepada pemerintah Indonesia, menurut Andri, adalah dari sektor perdagangan.
Pasalnya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat diperkirakan bakal kembali menegang di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump seperti pada 2018 silam.
Kala itu, Presiden Trump menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk barang-barang dari China. Tujuannya supaya konsumen AS beralih ke produk domestik sehingga mengurangi impor dari China.
"Kalau perang dagang China dengan AS dimulai, maka barang-barang China akan masuk ke Indonesia sebagai market substitusinya," jelasnya.
"Karena demand dari AS lagi rendah, jadi Indonesia akan banyak dibanjiri produk-produk dari China."
"Dengan adanya kesepakatan investasi bisnis ini, China bisa melunakkan posisi Indonesia."
Dan, dalam konteks kerjasama geopolitik di masa mendatang, kata Andri, Indonesia bisa semakin bergantung pada China.
"Kalau semakin bergantung kan pasti enggak baik ya."
Pinjaman dari China memberatkan?
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, sependapat.
Ia bilang investasi bisnis dari China untuk program makan bergizi gratis ini kemungkinan adalah pinjaman lunak yang bunganya antara 2%-3% ditambah dengan bantuan infrastruktur atau teknis. Entah itu berupa pembangunan dapur umum ataupun pendistribusian rantai pasokan produknya.
Untuk diketahui, untuk menjalankan program makan bergizi gratis membutuhkan setidaknya 48.000 dapur umum di seluruh wilayah di Indonesia.
Adapun investasi bisnis begini, sambungnya, mirip dengan pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh—di mana China turut mengirimkan pekerjanya untuk mengerjakan infrastruktur kereta cepat sampai tuntas.
Bedanya, tingkat pengembalian finansial untuk pinjaman kereta cepat lebih tinggi ketimbang makan bergizi gratis. Itu kenapa dia tak habis pikir mengapa Presiden Prabowo menerima tawaran investasi bisnis dari China.
"Kan kalau program ini [makan bergizi gratis] memang benar-benar habis uangnya dan tidak menghasilkan keuntungan seperti kereta cepat. Jadi saya tidak tahu apa alasan menerima pinjaman ini dan bagaimana nanti mengembalikan utangnya?" imbuh Tauhid Ahmad kepada BBC News Indonesia, Rabu (13/11).
"Soalnya makan bergizi gratis ini dananya dihabiskan, namanya saja gratis ya tidak ada pengembalian finansial."
Yang bikin dia khawatir, pemerintah bisa terjebak pada utang baru karena tingkat pengembalian finansial untuk pinjaman makan bergizi gratis ini sangat rendah.
Bagaimanapun, kata dia, APBN bakal menjadi jaminan pembayaran pokok utang beserta bunganya.
"Jadi biarpun bunganya kecil, tapi itu pinjaman yang pasti memberatkan."
Tauhid Ahmad meminta Presiden Prabowo memikirkan ulang tawaran investasi bisnis dari China ini. Menurut dia, ada jalan lain selain mengambil utang.
"Bisa dengan partisipasi dari sektor swasta dan BUMN, pakai dana CSR. Toh program makan bergizi gratis ini tidak mengambil keuntungan atau profit. Dan kalau program ini tepat sasaran, transparan, dan akuntabel harusnya banyak pihak ikut serta membantu," katanya.
Adapun pinjaman-pinjaman baru tersebut sebaiknya dipergunakan untuk hal lain, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol yang punya tingkat pengembalian finansial lebih bagus.
Apa tanggapan koalisi Prabowo?
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyatakan mendukung adanya investasi bisnis dari China.
Politisi yang tergabung dalam koalisi KIM Plus ini berkata makan bergizi gratis adalah program andalan Presiden Prabowo dalam memerangi kemiskinan, stunting, dan hal-hal yang menghambat kemajuan anak bangsa.
Di era globalisasi, lanjutnya, akan lambat kemajuan Indonesia bila tidak bekerja dengan dunia internasional.
Maka itu, sambung Dave, bantuan teknis dan sinergi yang dapat Indonesia lakukan dengan pihak mana pun, selama selaras dengan kebijakan dan kepentingan bangsa, ada baiknya pemerintah dalami untuk dilanjutkan.
"Semua bentuk investasi yang pemerintah terima untuk program pembangunan akan dikaji mendalam sebelum dilanjutkan. Akan ada pertimbangan yang melihat fungsi dan dampaknya," kata Dave dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Rabu (13/11).
Makan bergizi gratis mulai 2 Januari 2025
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan uji coba program makan bergizi gratis akan dimulai di seluruh Indonesia pada Desember 2024.
Tapi pelaksanaan uji coba serentak secara nasional ini baru diberlakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh hingga Merauke, Papua.
Selain itu, akan ada penambahan lokasi uji coba di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada November ini.
Karenanya ia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis. Utamanya, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi seperti TNI dan Polri.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah. Satu unit satuan pelayanan bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa SMA.
Satu unit layanan tersebut akan mendapatkan anggaran Rp9 miliar-Rp11 miliar per tahun untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.
"Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp9 miliar-Rp11 miliar per tahun dan perlu ketahui 85% dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian," jelas Dadan seperti dilansir Kompas.com.
Rencananya pemerintah resmi mulai meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.
Dengan memberikan makan siang dan susu gratis ke para pelajar serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, Prabowo berharap dapat menangani masalah stunting dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, merujuk dokumen visi, misi, dan program Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.
Sumber: BBC
